Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai langkah penertiban layanan haji dan umrah.
Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah mengatakan dari sekitar 3.600 PPIU yang terdata, sebanyak 50 persen di antaranya diketahui tidak aktif. Selain itu, ditemukan juga pihak-pihak yang menjalankan kegiatan sebagai PPIU tanpa mengantongi izin resmi.
“Kami sedang melakukan pendataan ulang dalam rangka penertiban. Dari 3.600 PPIU, sekitar 50 persen tidak aktif. Kemudian, ada juga yang berlaku sebagai PPIU, tetapi tidak memiliki izin,” katanya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), dilansir Antara.
Dia menegaskanz hingga saat ini Kementerian Haji dan Umrah juga belum menerbitkan izin baru bagi PPIU maupun membuka proses pembayaran perizinan.
Pemerintah akan menyelesaikan pembenahan dan verifikasi data penyelenggara terlebih dahulu sebelum kembali membuka proses permohonan perizinan.
“Jadi, sampai hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami ingin membereskan dulu data-datanya. Setelah selesai, baru izin dibuka kembali,” imbuhnya.
Dahnil mengingatkan, masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin PPIU dengan meminta sejumlah pembayaran saat akan mendaftar umrah.
Kemudian, dia juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan terkait pengurusan izin itu untuk segera melapor kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.
“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses penertiban dan pendataan ulang dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Setelah pembenahan data rampung, pemerintah berharap proses perizinan dapat kembali dibuka pada awal 2027.
Selain melakukan penertiban administrasi, dia menyampaikan kementeriannya juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIH yang terlibat dalam kasus penipuan terhadap masyarakat.
“Yang jelas, Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jamaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” pungkasnya.(ant/fia/ham)
