Liputan6.com, Jakarta - Seluruh fraksi di DPR sepakat mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, total ada delapan fraksi di DPR.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Advertisement
Delapan fraksi antara lain NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra.
Dari total 69 anggota fraksi NasDem yang mengajukan HMP, baru 19 orang yang melakukan tanda tangan. Sementara dari PKS 28 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 13 orang, PAN 1 orang, dan Gerindra 11 orang.
Dalam rapat tersebut, anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan seluruh anggota fraksinya sepakat mengajukan hak menyatakan pendapat yang secara khusus ditujukan kepada wakil presiden.
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat,” kata Sugeng.
Menurut Sugeng, seluruh persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat telah terpenuhi. Dia meminta prosesnya dipercepat agar tidak mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
“Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” ujarnya.
“Ya, dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” sambungnya.
