JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi Nasdem di DPR mendesak proses hak menyatakan pendapat (HMP) dipercepat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya, agar polemik tidak menyandera kehidupan berbangsa.
Pengusul dari PKB juga meminta persoalan segera disudahi karena menguras energi yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut disampaikan perwakilan amggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, dan anggota DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat penyerahan usulan HMP kepada pimpinan DPR, Rabu (11/11/2026).
"Untuk itu, agar semua proses dipercepat, jangan sampai menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih penting," kata Sugeng dipantau dari Breaking News Kompas TV.
Baca Juga: Besok! DPR Teruskan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna, Digelar 12 November 2026
Ia merujuk pandangan ketua umum partainya saat menjelaskan alasan pengajuan HMP. Menurut Sugeng, seluruh prasyarat telah terpenuhi sehingga jalur tersebut harus ditempuh untuk menyelesaikan polemik.
"Alasan kami, bahwa sebagaimana dikemukakan ketum kami, bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini," ujarnya.
PKB: Energi Terkuras Urusan IjazahKekhawatiran mengenai perhatian yang tersita oleh polemik Gibran juga disampaikan Muhammad Khozin. Ia meminta persoalan tersebut segera diakhiri.
"Kami melihat polemik ini harus segera disudahi," kata Khozin.
Baca Juga: 11 Anggota DPR Fraksi Gerindra Ikut Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Ini Alasannya
"Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak."
Khozin kemudian menyinggung komitmen untuk menjalankan Asta Cita yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Ia mengingatkan agar agenda tersebut tidak terabaikan karena perhatian terus tertuju pada polemik ijazah.
"Program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, kita komitmen bersama untuk diwujudkan, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan," tuturnya.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, 120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Berdasarkan rekapitulasi akhir yang dibacakan pimpinan rapat, usulan HMP ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Sebanyak 19 penanda tangan berasal dari NasDem dan 18 dari PKB.
Pengusul lainnya berasal dari PDI-P sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- fraksi nasdem
- fraksi pkb
- anggota dpr ri
- hak menyatakan pendapat
- hmp dpr
- wapres gibran
