HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang dukungan terbanyak, yakni 28 legislator.
Dokumen usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dari perwakilan fraksi pengusul pada Rabu (11/11/2026), sebagaimana dikonfirmasi Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.
Saan menyebut jumlah penandatangan mencapai 120 orang berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada pimpinan parlemen.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari JawaPos.com, Rabu (11/11/2026).
Keterlibatan delapan fraksi memperlihatkan bahwa usulan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kelompok politik dengan komposisi yang berbeda-beda.
PKS berada di posisi teratas dengan 28 tanda tangan, disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 anggota.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 tanda tangan, sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan 14 legislator.
Dukungan juga datang dari dua partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, yakni Golkar dan Gerindra yang masing-masing diwakili 11 anggota DPR.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat menyumbangkan satu tanda tangan dalam pengajuan HMP tersebut.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar politikus Partai NasDem tersebut.
Usulan HMP Gibran Mengacu UU MD3
Pimpinan DPR menyatakan dokumen yang diserahkan para pengusul telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Saan menjelaskan, materi yang menjadi dasar pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Huruf C UU MD3.
Ketentuan itu mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara sebagaimana ditentukan konstitusi.
Dalam konteks pengajuan kali ini, objek yang dipersoalkan para pengusul adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat,” tegas Saan.
Belum Berarti Gibran Resmi Dimakzulkan
Meski telah menerima dokumen yang ditandatangani 120 anggota DPR, pimpinan parlemen menegaskan pengajuan HMP belum otomatis membuat proses pemakzulan Gibran disetujui.
Berkas tersebut masih harus melewati sejumlah tahapan kelembagaan sebelum dapat diputuskan dalam forum resmi DPR.
Proses selanjutnya dijadwalkan mengikuti mekanisme parlemen, mulai dari pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim), Badan Musyawarah (Bamus), hingga kemungkinan dibawa ke Rapat Paripurna.
Dalam forum paripurna, anggota DPR nantinya akan menentukan apakah usulan penggunaan HMP dapat diterima untuk menjadi hak resmi lembaga legislatif atau tidak.
Saan memastikan seluruh proses akan berjalan berdasarkan ketentuan hukum dan tata tertib yang berlaku di DPR.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
Pengajuan HMP tersebut menambah dinamika politik nasional di tengah polemik keabsahan dokumen ijazah Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut. (*)
