JAKARTA, DISWAY.ID - Pimpinan DPR telah resmi menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR.
Sekitar 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh perwakilan anggota dari delapan fraksi dan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.
Adapun, 120 anggota ini berasal dari fraksi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujarnya.
BACA JUGA:120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
Usulan Hak Menyatakan Pendapat dari anggota DPR ini menjadi salah satu prosedur pemakzulan Wakil Presiden.
Namun, bagaimana lengkapnya tahapan prosedur pemakzulan Wakil Presiden Indonesia? Berikut penjelasannya.
Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Indonesia?Mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Indonesia ini diatur ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pada Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, baik bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Kemudian, di Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana berat lainnya atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
BACA JUGA:Puan Maharani Buka Suara soal Usulan Pemakzulan Gibran, Tanda Tangan Anggota DPR Mulai Dikumpulkan!
Berbeda dari jalur pengunduran diri, jalur pemberhentian melalui pemakzulan memiliki prosedur yang lebih panjang.
Salah satunya yang sedang terjadi, DPR resmi usulkan hak menyatakan pendapat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 11 November 2026.
Dalam prosedur pemakzulan sendiri akan melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK dan MPR. Berikut rincian prosedurnya:
- DPR memulai proses dengan menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara. Landasan kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
- Pengajuan hak menyatakan pendapat harus memperoleh dukungan sedikitnya 25 anggota DPR. Persyaratan jumlah pengusul tersebut diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3.
- 1
- 2
- »
