Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan bahwa 49,1 persen sampel produk yang beredar di jaringan ritel modern tidak memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Temuan ini diperoleh setelah Ombudsman melakukan uji petik (sampling) dan mencocokkannya langsung dengan basis data resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Berdasarkan keterangan Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution, dari 159 produk yang disampel, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sistem jaminan halal. Sementara itu, hanya 81 produk atau 50,9 persen yang dinyatakan telah sesuai.
"Bentuk ketidaksesuaian tersebut di antaranya masih digunakan logo halal lama, walaupun sekali lagi ketika kita diskusi kemarin dengan Babe dan Kawan-kawan BPJPH masih ada toleransi menggunakan label, tetapi mestinya memang sudah pelan-pelan harus menyesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada," kata Maneger saat menyampaikan laporan kepada Kepala BPJPH, Rabu (11/11).
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI Diah Suryaningrum menyampaikan, modus yang ditemukan di lapangan meliputi penggunaan nomor sertifikat halal yang tidak terdaftar, penggunaan satu nomor sertifikat untuk berbagai produk berbeda dalam satu pabrik, hingga pencantuman label halal menggunakan sertifikat yang sudah kedaluwarsa.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Ombudsman sama persis dengan temuan internal pihaknya di lapangan.
Atas temuan tersebut, Maneger menilai BPJPH perlu memperkuat pengawasan terhadap industri skala menengah dan besar yang telah memasuki tahapan kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH juga didesak membenahi sistem verifikasi dan validasi sertifikat halal.
"Kepastian kehalalan produk itu bersesuaian dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi. Karena itu, negara, khususnya pemerintah, harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal itu berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel," tegas Maneger.
