Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi kabar yang beredar mengenai anggota DPR yang disebut tidak diperbolehkan ke luar kota.
Isu yang beredar, seluruh anggota diminta tetap di Jakarta menjelang rapat paripurna (rapur) yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka besok, Kamis (12/11).
Saan menegaskan, tidak ada kebijakan khusus dari pimpinan DPR yang melarang seluruh anggota DPR bepergian ke luar Jakarta. Menurut dia, hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing fraksi.
“Ah, itu kebijakan masing-masing,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
Meski demikian, Saan menjelaskan, saat ini DPR memang sedang berada dalam masa sidang. Masa sidang berlangsung hingga 17 Desember 2026.
“Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” tutur Saan.
Masa persidangan DPR II tahun 2026-2027 memang baru dibuka pada Selasa (10/11).
Dalam pembukaan itu, jumlah anggota yang hadir secara fisik mencapai 403 orang dan 11 orang izin — dari total jumlah anggota parlemen sebanyak 580 orang. Ini jumlah yang lebih banyak dibandingkan rapur penutupan masa sidang 8 Oktober lalu.
Banyaknya jumlah anggota yang ikut rapur dikaitkan dengan isu pemakzulan Wapres Gibran yang kesandung soal ijazah SMA.
Hari ini sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh fraksi DPR yang berjumlah 8 resmi mengusulkan menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).
