Jakarta: Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut 120 anggota DPR telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah tersebut dinilai telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP di DPR.
"Jadi syarat untuk menyampaikan hak itu, termasuk hak menyatakan pendapat itu kan minimal 25 anggota dan minimal dua fraksi. Nah, tadi dengan adanya 120 anggota mewakili semua fraksi yang ada, saya kira itu lebih dari cukup," kata Doli dalam Breaking News Metro TV, Rabu, 11 November 2026.
Doli mengatakan, komunikasi lintas fraksi untuk membahas penggunaan hak konstitusional anggota DPR itu telah berlangsung selama satu hingga dua pekan terakhir. Komunikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti secara lebih serius setelah masa sidang DPR kembali dibuka.
"Memang ada dua fraksi yang seperti bagaimana kita ketahui yang mengatakan akan membangun komunikasi bersama dengan anggota-anggota yang lain. Dan selama ini kan kita terkendala secara teknis karena memang masih masa reses," ujar Doli.
Ia menjelaskan, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi akhirnya sepakat mengonkretkan rencana tersebut dengan menyampaikan hak menyatakan pendapat sebagai hak yang dijamin konstitusi.
Doli mengatakan, usulan tersebut selanjutnya akan dibahas melalui Rapat Pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Jika disepakati, usulan dapat dibawa ke rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan anggota DPR.
"Kalau misalnya disepakati di dalam Rapat Bamus ini, rapat paripurnanya akan dilaksanakan besok," kata Doli.
Baca Juga :
Ia menjelaskan, dalam rapat paripurna nantinya pernyataan anggota pengusul akan dibacakan dan dimintakan persetujuan untuk menjadi HMP secara kelembagaan DPR. Doli juga menyinggung ketentuan kuorum dan persetujuan dalam pengambilan keputusan tersebut.
"Keputusannya itu akan harus dihadiri oleh 2/3 anggota, yang tadi sekitar 380-an itu. Dan ketika nanti 380-an itu hadir untuk mengambil keputusan apakah memang usulan dari 120 itu dapat diterima untuk menjadi usulan DPR secara resmi, secara institusi, itu membutuhkan 2/3 dari yang hadir itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Doli mengatakan proses tersebut akan mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945. Apabila rapat paripurna menyetujui HMP sebagai sikap kelembagaan DPR, proses selanjutnya adalah penyampaian pendapat dan bukti-bukti kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
"Disampaikan nanti oleh DPR alasan, kemudian fakta-fakta apa saja yang ditemukan, kemudian pelanggaran-pelanggaran apa saja yang juga ditemui dari Pasal 7A itu," ujarnya.
Doli menyatakan DPR akan menyerahkan proses pemeriksaan kepada MK. Apabila MK menyetujui bukti dan fakta yang diajukan, proses selanjutnya akan kembali ke DPR sebelum dibawa ke MPR melalui sidang istimewa.
"Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi menemukan atau menyetujui bukti-bukti, fakta-fakta yang diajukan oleh DPR, maka kemudian Mahkamah Konstitusi mengirimkannya kembali ke DPR untuk selanjutnya DPR diproses mengajukan sidang istimewa," tutur Doli.
