Jombang, VIVA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan "Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur" di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha produktif berbasis pesantren.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta dari unsur pengurus dan pengelola Kopontren se-Jawa Timur, pimpinan pesantren, serta perwakilan pemerintah dan lembaga terkait.
Penguatan kapasitas pengurus menjadi salah satu langkah untuk mendorong koperasi pesantren berkembang sebagai kelembagaan ekonomi yang akuntabel, aman, dan dipercaya anggotanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, menekankan bahwa tata kelola Kopontren masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Secara nasional, dari 2,3 ribu Kopontren yang tercatat aktif, baru 636 koperasi yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal 636 koperasi tersebut telah menghimpun 238,15 ribu anggota dan mengelola aset sekitar Rp2,48 triliun," kata Abdul Haris dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil inventarisasi data program KP Koperasi 2021-2024, terdapat 602 entri berbasis Nomor Statistik Pesantren (NSP) unik secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 entri atau 36,5 persen berada di Jawa Timur, yang tersebar di 32 kabupaten/kota.
"Sebaran terbesar tercatat di Kabupaten Lumajang sebanyak 27 entri, disusul Pamekasan dan Sampang masing-masing 19 entri," katanya.
Data tersebut menjadi pijakan awal untuk memetakan kebutuhan penguatan Kopontren di Jawa Timur.
Namun, jumlah entri program belum mencerminkan keseluruhan koperasi pesantren yang berbadan hukum dan aktif.
Karena itu, pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembinaan dan pendampingan yang tepat sasaran.
Selain penguatan kelembagaan, Abdul Haris menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana anggota melalui pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko.
"Pengurus koperasi juga perlu memahami batas perlindungan simpanan, mengingat simpanan di bank dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi ketentuan, sedangkan simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS," ujar dia.
