JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah menegaskan, jika pelaku usaha yang menjual bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tidak mengikuti Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kini dihadapkan pada ancaman sanksi berat, mulai dari denda hingga Rp1,5 miliar sampai pidana penjara maksimal 7 tahun.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan harga pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mengikuti aturan harga tersebut. Terlebih, sejumlah komoditas pangan mendapatkan dukungan dan subsidi dari pemerintah sehingga distribusi serta penjualannya harus sesuai ketentuan.
"Seluruh pelaku usaha harus mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras SPHP karena telah disubsidi oleh Pemerintah," tulis Andi Amran Sulaiman dalam surat edaran, Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA:BI Proyeksikan Penjualan Eceran Tumbuh 1,0 Persen, Lebih Tinggi dari Bulan Sebelumnya
Selain ancaman denda dan pidana, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan harga pangan.
Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah juga dapat memberikan rekomendasi pencabutan perizinan kepada instansi yang berwenang.
Tidak hanya itu, penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen juga masuk dalam bentuk tindakan administratif yang dapat diberlakukan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan pangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menjual komoditas pangan pokok melampaui ketentuan harga.
BACA JUGA:Roy Suryo Cecar Asisten Ajudan Jokowi soal Kacamata dan Kebiasaan Membaca, Jawabannya Bikin Kaget!
Surat Edaran Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tidak hanya ditujukan kepada pedagang di pasar tradisional. Cakupan penerapannya juga menyasar berbagai lembaga, distributor, serta jaringan penjualan pangan yang terlibat dalam rantai pasok nasional.
Pihak-pihak yang menjadi sasaran surat edaran tersebut antara lain Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Perum BULOG, pengecer di pasar rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, aturan ini juga ditujukan kepada outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, outlet BUMN dan BUMD, outlet serta koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum BULOG, hingga downline distributor.
Dengan cakupan tersebut, pemerintah ingin memastikan kepatuhan terhadap aturan harga berjalan dari tingkat produsen, penggilingan, distributor, hingga pedagang yang berhadapan langsung dengan konsumen.
Berikut daftar HET yang telah ditetapkan pemerintah, mencakup 19 komoditas pangan pokok:
1. Gabah Kering Panen (Tingkat Petani)
- 1
- 2
- 3
- 4
- »
- Last
