JAKARTA, DISWAY.ID -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden memberikan restu dan rekomendasi untuk melanjutkan pertarungan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.
Sikap tegas tersebut disampaikan Syahganda setelah dirinya melakukan komunikasi intensif dan mendalam dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Ia menilai klaim yang beredar seolah-olah memberikan kesan khusus dari Presiden terhadap Wakil Presiden, terutama terkait instruksi untuk fight di jalur hukum. Namun, fakta dan analisis yuridis yang ada justru mematahkan klaim tersebut.
BACA JUGA:120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Pernyataan ini, lanjut Syahganda, juga semakin diperkuat oleh arah pembahasan dalam pertemuannya sendiri dengan Presiden secara langsung beberapa waktu lalu.
"Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," imbuhnya.
Syahganda menegaskan, secara konstitusional, dokumen penyetaraan pendidikan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, tidak ada lagi ruang pengujian materi maupun dampak hukum baru di tingkat PTUN.
BACA JUGA:Roy Suryo Sindir Gibran: Tak Perlu Bergaya seperti Bapaknya, Kalau Mau Mundur Ya Mundur!
Di tengah dinamika hukum yang bergulir, pemerintah memastikan bahwa soliditas dan fokus kerja kabinet tetap terjaga penuh. Seluruh persoalan hukum diselesaikan melalui jalur konstitusional yang tepat, tanpa mengesampingkan prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program nasional bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra telah menegaskan bahwa upaya hukum lanjutan sudah kehilangan urgensi dan dasar yuridis yang kuat. Putusan pengadilan tertinggi di negeri ini telah menutup celah bagi perdebatan serupa.
"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tapi juga bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," ungkap Yusril.
