Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melibatkan 38 kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 guna mewujudkan pembangunan pariwisata Indonesia yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut dimulai melalui kegiatan pembukaan penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Penyusunan dokumen tersebut ditujukan untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan pembangunan pariwisata membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan selaras.
"Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung," kata Bayu dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
RIPPARNAS 2027–2045 Jadi Pedoman Pembangunan Pariwisata NasionalBayu menjelaskan bahwa RIPPARNAS memiliki peran strategis sebagai landasan pembangunan sektor pariwisata dalam jangka panjang.
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, hingga pengelola destinasi wisata.
Melalui penyusunan RIPPARNAS, pemerintah berupaya memastikan pembangunan pariwisata dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Perencanaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan potensi pariwisata di berbagai wilayah Indonesia.
Keterlibatan 38 kementerian dan lembaga menjadi bagian dari upaya menyatukan kebijakan lintas sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
Kemenpar Tekankan Kolaborasi Infrastruktur hingga Ekonomi KreatifBayu menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dipisahkan dari dukungan sektor lain.
Menurutnya, pengembangan destinasi wisata membutuhkan infrastruktur, konektivitas, dan sistem transportasi yang memadai.
Selain itu, pembangunan pariwisata berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan.
Sektor investasi, pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan.
Karena itu, Kemenpar melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar kebijakan di masing-masing sektor dapat saling mendukung.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
RIPPARNAS Harus Selaras dengan RPJMN dan RPJPDDalam penyusunan RIPPARNAS 2027–2045, Kemenpar juga menekankan pentingnya keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah.
Bayu menyebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi salah satu acuan yang perlu diperhatikan.
Selain itu, RIPPARNAS harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Keselarasan tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan pariwisata di tingkat pusat dan daerah memiliki arah yang sejalan.
Dokumen RIPPARNAS nantinya juga diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi wisata berdasarkan perencanaan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Pemerintah Daerah Diharapkan Gunakan RIPPARNAS sebagai AcuanBayu mengatakan pemerintah daerah membutuhkan pedoman yang jelas untuk merencanakan pembangunan sektor pariwisata.
Menurutnya, RIPPARNAS 2027–2045 diharapkan dapat menjadi panduan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan.
“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Bayu.
Penyusunan RIPPARNAS tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenpar menyiapkan arah pembangunan sektor pariwisata Indonesia hingga 2045.
Melalui keterlibatan 38 kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan terbentuknya perencanaan yang mampu menghubungkan kebutuhan pembangunan nasional dengan potensi dan prioritas pariwisata daerah.
