JAKARTA, KOMPAS.TV- Kejujuran, keteladanan, dan tanggung jawab menjadi sorotan pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) soal Gibran Rakabuming Raka dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Mewakili para pengusul, Mardani Ali Sera mengaitkan dugaan terhadap wakil presiden itu dengan etika kehidupan berbangsa serta kewajiban menjaga kehormatan dan martabat diri.
Mardani menyampaikan argumentasi tersebut dalam rapat penyerahan usulan HMP kepada pimpinan DPR, Rabu (11/11/2026). Ia merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 saat menjelaskan landasan etik yang dibawa para pengusul.
Baca Juga: 11 Anggota DPR Fraksi Gerindra Ikut Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Ini Alasannya
“Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001,” tutur Mardani dikutip dari Breaking News KompasTV.
Ia kemudian menyebut sejumlah nilai yang menurutnya harus dikedepankan dalam kehidupan berbangsa.
“Yang pada pokoknya dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa,” paparnya.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran, 120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Dalam penyampaiannya, Mardani menyatakan para anggota DPR dari PKS yang menandatangani usulan mengajukan HMP terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini mengajukan usul hak menyatakan pendapat DPR terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Mardani mengaitkan pengajuan tersebut dengan Pasal 7A juncto Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Usulan HMP Terkait Wapres GibranDengan argumentasi itu, para pengusul dari PKS menempatkan persoalan syarat jabatan dan nilai etika berbangsa sebagai dasar penyampaian usulan kepada pimpinan DPR.
Baca Juga: Alasan 1 Anggota DPR PAN Teken HMP Pemakzulan Wapres Gibran, Sudding: Tetap 1 Komando
Mardani menyebut terdapat 28 anggota Fraksi PKS yang menandatangani usulan HMP terkait Gibran. Ia kemudian membacakan nama-nama pengusul dalam rapat.
Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan pengusul dari fraksi lain berdasarkan rekapitulasi akhir yang dibacakan pimpinan rapat. Secara keseluruhan, usulan HMP ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Selain PKS, penanda tangan berasal dari NasDem sebanyak 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- fraksi pks dpr
- mardani ali sera
- hak menyatakan pendapat
- pemakzulan gibran
- ijazah gibran
- wapres gibran
