JAKARTA — Penerapan sistem grading atau penilaian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai dapat memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memetakan kondisi operasional setiap dapur sekaligus menentukan langkah pembinaan sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha, mengatakan grading menjadi instrumen untuk mengoptimalkan pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan dapur MBG. Penilaian tersebut memungkinkan BGN mengidentifikasi persoalan operasional secara lebih terukur.
"Grading dapur MBG, selain bermanfaat untuk memaksimalkan pengawasan tata kelola, langkah ini juga bisa mengoptimalkan pembinaan dapur MBG," kata Rahman dalam keterangannya.
Menurut dia, hasil penilaian dapat menjadi dasar bagi BGN untuk menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Dengan pemetaan kondisi setiap SPPG, intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masing-masing dapur.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Optimalisasi pembinaan dapur ini meliputi pemetaan masalah secara akurat, intervensi pembinaan yang akan lebih tepat sasaran, evaluasi efektivitas SOP, pembuatan standarisasi mutu, dan penyusunan materi pelatihan yang kontekstual," kata Rahman.
Ia menjelaskan, pembinaan berbasis hasil grading dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), pemenuhan standar mutu, hingga peningkatan kompetensi pengelola dapur. Hasil evaluasi juga dapat menjadi acuan dalam menentukan materi pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan setiap SPPG.
BGN menyiapkan penerapan grading secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap awal, penilaian diprioritaskan terhadap dapur MBG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.
Sejumlah indikator akan digunakan dalam proses penilaian, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang keamanan pangan. BGN juga akan mengevaluasi kesesuaian kapasitas produksi dengan fasilitas fisik yang dimiliki dapur, termasuk jumlah kompor dan ketersediaan alat pendingin makanan.
Kesesuaian antara kapasitas produksi dan fasilitas menjadi aspek penting untuk memastikan dapur mampu melayani jumlah penerima manfaat tanpa mengabaikan kualitas serta keamanan makanan.
Untuk memastikan hasil penilaian sesuai dengan kondisi sebenarnya, penetapan grading akan dilakukan langsung oleh BGN Pusat melalui pemantauan lapangan. Dengan mekanisme tersebut, evaluasi diharapkan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi riil operasional dapur.
Penerapan grading menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola program MBG yang lebih terukur dan terstandarisasi. Pengawasan yang disertai pembinaan berdasarkan hasil penilaian diharapkan mendorong setiap SPPG memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
