Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membentuk lembaga khusus berupa biro yang bertugas untuk mengelola serta mengawasi operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menjelaskan, pembentukan lembaga khusus tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi C DPRD Jatim terkait evaluasi pengelolaan BUMD.
“Yang penting juga adalah bagaimana evaluasi laporan tentang pengelolaan BUMD. Berbagai rekomendasi, saran, masukan, beberapa yang memang baik sudah kita tindak lanjuti maupun yang belum kita tindak lanjuti. Salah satunya, kita sudah menindaklanjuti terkait dengan kelembagaan untuk khusus mengelola BUMD dan BLUD,” ujar Adhy di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Saat ini pembentukan lembaga tersebut telah rampung dan tinggal menunggu pengisian pejabat sebelum mulai menjalankan tugasnya.
Setelah pejabat biro tersebut terisi, Pemprov Jatim akan melakukan asesmen terhadap seluruh BUMD, baik perusahaan holding maupun anak perusahaan.
“Ini kan sudah selesai ya struktur organisasi kelembagaannya, tinggal ya proses sebentar lagi untuk mengisi pejabatnya dan setelah itu kita sudah bisa melakukan asesmen semua BUMD baik holding maupun anak perusahaan untuk kita lakukan sesuai dengan rekomendasi dari Pansus dan Komisi C tadi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pemetaan terhadap perusahaan holding dan anak perusahaan untuk menentukan langkah perbaikan dan penyehatan perusahaan tersebut.
“Kemudian juga, kita sudah melakukan pemetaan bagaimana perusahaan holding maupun anak perusahaan untuk bisa dilakukan penyehatan, dan beberapa rekomendasi yang sudah sedang kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Untuk diketahui evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim menemukan masih ada perusahaan daerah yang kinerjanya kurang baik dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembentukan biro itu diharapkan membuat pembinaan dan pengawasan BUMD agar lebih terfokus.(wld/ham/rid)
