Wamendagri Bima Arya Dorong Kedaulatan AI Diperkuat untuk Tingkatkan Layanan Publik

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, pemanfaatan AI perlu ditopang oleh penguatan ekosistem data dan infrastruktur digital agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

BACA JUGA: Wamendagri Bima Dorong Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah Atasi Konflik Kawasan Hutan

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menjadi keynote speaker dalam acara Merdeka AI Summit bertajuk 'Cloudeka Sovereign for Future Enterprise' di Sudirman Hall, Sequis Tower Lantai 2, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

Pesan tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat menjadi keynote speaker dalam acara Merdeka AI Summit bertajuk 'Cloudeka Sovereign for Future Enterprise' di Sudirman Hall, Sequis Tower Lantai 2, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11).

BACA JUGA: Kemendagri Memperkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik hingga Pemerintah Desa

Wamendagri Bima menjelaskan, salah satu tantangan pemerintah daerah (Pemda) adalah membangun ekosistem yang mampu menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing wilayah.

Dalam konteks tersebut, data dan AI dibutuhkan untuk melakukan analisis, pemetaan, serta penyelarasan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

BACA JUGA: Jelang Nataru, Sekjen Kemendagri Bahas Kenaikan Harga Gula dan Tiket Pesawat

Menurutnya, saat ini sudah banyak instansi yang mulai memaksimalkan kolaborasi dalam pemanfaatan AI.

"Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan. Harus bisa melihat peluang apa yang ada dan ruang apa yang diciptakan," katanya.

Lebih lanjut, Bima menyoroti perlunya mengukur sejauh mana pemanfaatan data dan AI telah memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, persepsi publik terhadap AI masih didominasi oleh manfaat berupa peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Padahal, pemanfaatannya juga perlu diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

"Kami lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, keberlanjutan, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini," terangnya.

Di sisi lain, Bima menyebut investasi AI yang masuk ke Indonesia terus meningkat.

Namun, besarnya perhatian dan potensi investasi tersebut perlu diikuti dengan keterhubungan yang lebih kuat antara pengembangan AI dan kebutuhan pelayanan publik.

Terlebih, ekonomi digital memiliki potensi besar untuk memberikan dampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

"Apakah kita sudah punya strategi? Yes, we do have strategy. Kita sudah punya Stranas, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial di Indonesia, sampai 2045," tambahnya.

Bima kemudian menjelaskan empat pilar dalam strategi nasional tersebut.

Pertama, riset dan inovasi (research and innovation).

Kedua, infrastruktur dan data.

Ketiga, pengembangan talenta atau sumber daya manusia yang menguasai AI.

Keempat, etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.

Dia menilai aspek etika menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi tersebut, termasuk di lingkungan korporasi.

"Empat ini sudah menjadi bagian dari strategi kita. Nah, kemudian, hari ini juga negara kita menuju visi yang sangat strategik, yaitu Satu Data Indonesia," lanjutnya.

Sejalan dengan strategi tersebut, Bima menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan integrasi data secara bersama-sama.

Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satu upaya yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah memperkuat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas penduduk sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain," tambahnya.

Menurut Bima, penguatan data dan teknologi informasi merupakan kebutuhan penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan responsif, meningkatkan produktivitas aparatur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mencontohkan praktik di sejumlah negara maju dan kota besar dunia yang telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih jauh, Bima menekankan ketersediaan data yang akurat dan presisi menjadi fondasi penting dalam berbagai proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyaluran program, penyelenggaraan pemilu, hingga penguatan kedaulatan pangan.

"Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan enggak melenceng. Kita perlu data untuk proses politik, untuk Pemilu yang akuntabel dan demokratik. Kita perlu data untuk memastikan kedaulatan pangan," tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director/CEO Lintasarta Armand Hermawan, President Director/CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas, serta Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono. (mrk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan