Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa menghentikan proses pemakzulan dengan mengundurkan diri apabila DPR telah menyetujui usulan hak menyatakan pendapat (HMP) melalui rapat paripurna.
Menurut Fadli, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta membuat proses pemakzulan berhenti. Ia menegaskan, proses konstitusional harus tetap berjalan dan Gibran tetap perlu mempertanggungjawabkan persoalan yang menjadi dasar usulan HMP tersebut.
"Kalau misalnya sudah diputuskan di paripurna DPR, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, itu tidak serta-merta prosesnya berhenti. Dia tetap harus mempertanggungjawabkan," ujar Fadli dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Rabu 11 November 2026.
Fadli menjelaskan, setelah disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa. Dalam proses tersebut, Gibran harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan.
“Mahkamah Konstitusi akan memanggil Wakil Presiden untuk menyampaikan pembelaan diri serta memberikan klarifikasi langsung mengenai legalitas ijazah yang dipersoalkan. Kendati persoalan ini pada dasarnya telah memiliki rujukan dari Putusan MK dan Putusan MA terdahulu, prosedur hukum tetap mewajibkan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang hak jawab kepada Wakil Presiden yang diusulkan untuk diberhentikan,” ujarnya.
Baca Juga :
Gibran Tetap Berkantor di Tengah Isu Mundur dan Wacana PemakzulanMenurut dia, MK akan menguji pendapat DPR terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden. Fadli memperkirakan proses pembuktian dapat berlangsung relatif singkat apabila MK merujuk pada putusan sebelumnya. Meski demikian, hak Gibran untuk membela diri tetap harus dipenuhi.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya akan dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Fadli menyebut MPR akan mengambil keputusan sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Namun, Fadli membedakan situasi apabila Gibran mengundurkan diri sebelum DPR menyetujui usulan HMP dalam rapat paripurna. Dalam kondisi tersebut, menurut dia, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong mengikuti mekanisme konstitusional, yakni presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR.
“Karena konsekuensinya nanti akan ada dua nama calon Wakil Presiden pengganti yang akan diusulkan oleh Presiden kepada MPR,” katanya.
