JAKARTA, KOMPAS – Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan hukum ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi bergulir di DPR. Penggunaan hak konstitusional yang menjadi jalan masuk pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden itu diusulkan oleh sedikitnya 120 orang anggota DPR dari delapan fraksi. Menurut rencana, usulan tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026) besok.
Belasan anggota DPR dari lintas fraksi bersama-sama memasuki ruang rapat Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 13.15. Di dalam ruangan itu, sudah duduk dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Para anggota DPR tersebut berasal tujuh fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang anggotanya tidak terlihat dalam rombongan.
Sekitar 10 menit kemudian barulah sejumlah anggota dari Fraksi Gerindra. Bahtra Banong yang pertama kali masuk ke ruangan, disusul oleh Azis Subekti. Ketua Fraksi Gerindra di DPR Budi Djiwandono juga sempat terlihat hadir di dalam ruangan sebelum rapat dimulai. Namun, setelah rapat dibuka, keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu tak terlihat lagi.
Tak lama, rapat dimulai. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengawalinya dengan menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal itu mengatur, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menanggapi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional.
Hak menyatakan pendapat juga dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak tersebut juga bisa digunakan anggota DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden. Dapat pula digunakan ketika presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
Teknis penggunaan hak menyatakan pendapat kemudian diatur dalam Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf C UU MD3 serta Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal-pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR, usul penggunaan hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 2 UU MD3, pengusulan hak menyatakan pendapat harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasannya, serta hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
"Apabila terkait dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, usulan hak menyatakan pendapat paling sedikit memuat materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden," ujar Saan.
Surat usulan penggunakan hak menyatakan pendapat yang diserahkan kepada pimpinan DPR itu ditandatangani oleh 120 orang anggota DPR. Mereka berasal dari seluruh fraksi yang ada di parlemen.
Jika dirinci berdasarkan fraksi diketahui, dari Fraksi PDI-P terdapat 14 dari total 110 anggotanya yang menjadi pengusul hak menyatakan pendapat. Adapun Fraksi Golkar terdapat 11 dari total 102 anggota, Fraksi Gerindra (1 dari 86 anggota), Fraksi Nasdem (19 dari 69 anggota), Fraksi PKB (18 dari 68 anggota), Fraksi PKS (28 dari 53 anggota), Fraksi PAN (1 dari 48 anggota), dan Fraksi Demokrat (18 dari 44 anggota).
Setelah menjelaskan perihal ketentuan penggunaan hak menyatakan pendapat, Saan lantas mempersilakan para anggota DPR untuk menyampaikan usulan berikut alasannya. Anggota dari Fraksi PDI-P, fraksi terbesar di DPR, mendapatkan giliran pertama. Disusul kemudian oleh anggota Fraksi Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan terakhir Gerindra.
Anggota Fraksi Gerindra mendapatkan giliran terakhir karena meminta bicara belakangan. "Izin pimpinan, Gerindra baiknya mungkin di belakang saja, tetapi nama-namanya sudah ada," kata Bahtra.
Serial Artikel
Benarkah Gibran Mulai Ditinggalkan?
Dulu lantang mendukung Gibran, kini kader partai di barisan pemerintahan mulai mengambil jarak saat polemik ijazahnya bergulir. Ada skenario politik di baliknya?
Setelah anggota tujuh fraksi bicara, barulah anggota Fraksi Gerindra Azis Subekti menyampaikan pendapatnya. Ia mengungkapkan alasan mengambil giliran terakhir karena ingin mendengar terlebih dahulu pandangan pengusul dari fraksi-fraksi lainnya.
"Karena kami ingin mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat, dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," ucapnya.
Aziz mengungkapkan, alasan sejumlah anggota Fraksi Gerindra ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat kurang lebih sama dengan pengusul dari fraksi lainnya. Ia menyebut, ada 11 anggota Fraksi Gerindra yang ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, ia meminta izin untuk tidak menyebutkan nama 11 orang itu.
"Kami akan sampaikan ke pimpinan, InsyaAllah ini menjadi bagian dari hal yang dapat kita segerakan untuk diselesaikan," katanya.
Meski begitu, tiba-tiba Bahtra menginterupsi. Menurut dia, tidak elok Gerindra memilih tidak menyebutkan nama-nama, sementara yang lain mengungkapkan nama-namanya.
"Maka tidak elok jika saya tidak sebutkan nama-nama," tegasnya, sambil kemudian menyampaikan satu per satu nama yang ikut menandatangani usulan penggunakan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, terkait dengan alasan yang menjadi dasar-dasar pemakzulan Gibran, sebenarnya seluruh pengusul punya pandangan yang kurang lebih sama.
Anggota Fraksi Nasdem DPR Sugeng Suparwoto, misalnya, memandang bahwa seluruh prasyarat untuk pemakzulan sudah terpenuhi. Karena itulah, seluruh anggota Fraksi Nasdem mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.
”Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketua umum kami (Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh) bahwa seluruh prasyarat (pemakzulan) sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” katanya.
Ia pun menegaskan, hak menyatakan pendapat ini digunakan sebagai langkah awal untuk memakzulkan Wapres Gibran. ”Dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” katanya.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyampaikan, pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan Gibran didasari atas dugaan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 juncto Pasal 7B UUD 1945.
”Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak. Program Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo kita komitmen bersama untuk diwujudkan, bukan kemudian diabaikan dan hanya berkutat pada urusan ijazah yang tidak berkesudahan,” tuturnya.
Seusai rapat, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul penggunaan hak menyatakan pendapat sudah melebihi syarat minimal, yakni 25 anggota.
”Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Jadi, dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat. Karena itu nanti pimpinan DPR akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,” tegasnya.
Saan melanjutkan, pimpinan DPR akan segera memroses usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. DPR selanjutkan akan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk menentukan apakah usulan tersebut akan diteruskan ke rapat paripurna.
”Kalau semua sepakat, tentu akan diteruskan ke rapat paripurna terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, besok Kamis ada rapat paripurna jam 10.00-an,” katanya.
Serial Artikel
Mundur atau Dimakzulkan, Dua Jalan yang Membayangi Gibran
Gibran menghadapi pilihan mundur atau dimakzulkan. Bagaimana konstitusi mengatur mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan wakil presiden?
Pada Rabu sore, beredar surat undangan rapat paripurna DPR pada Kamis pukul 10.00. Terdapat tiga agenda dalam rapat paripurna itu, salah satunya pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Berdasarkan informasi yang didapat Kompas, seluruh anggota DPR diinstruksikan untuk tidak bepergian ke luar Jakarta pada Kamis besok. Seluruh anggota DPR diminta untuk hadir ke dalam rapat paripurna.
Saan tidak menampik hal tersebut. Ia mengaku, semua diserahkan kepada kebijakan masing-masing fraksi.
