Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memengaruhi arus investasi dan kinerja perekonomian nasional.
“Kami berharap bahwa ini tidak memengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional,” kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga mengatakan pihaknya tetap fokus menjaga perekonomian nasional untuk tetap solid, termasuk di tengah dinamika politik negara.
Ia merujuk pada negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran mampu membagi urusan sistem politik dan ekonomi guna membatasi risiko bagi masing-masing area.
“Di berbagai negara yang tingkat pertumbuhannya tinggi dan kesejahteraannya meningkat, biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi. Jadi, ekonomi terus kami jaga, supaya secara fundamental tetap solid,” ujarnya menambahkan.
Menyoal keresahan pelaku pasar, Airlangga menyinggung keresahan pengamat pasar terhadap dinamika politik tersebut, ia menilai kekhawatiran itu lebih berkaitan dengan sentimen dibandingkan faktor fundamental ekonomi.
“Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental,” jelasnya.
Sebagai catatan, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, pengusul HMP menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sehingga langkah pemakzulan perlu ditempuh.
Penilaian itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Baca juga: BKPM bentuk Desk Investasi di Jateng untuk pangkas perizinan
Baca juga: BI Jatim: Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan serap tenaga kerja
Baca juga: Ekonom: Penguatan hak pekerja berpotensi naikkan kepercayaan investor
“Kami berharap bahwa ini tidak memengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional,” kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Airlangga mengatakan pihaknya tetap fokus menjaga perekonomian nasional untuk tetap solid, termasuk di tengah dinamika politik negara.
Ia merujuk pada negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran mampu membagi urusan sistem politik dan ekonomi guna membatasi risiko bagi masing-masing area.
“Di berbagai negara yang tingkat pertumbuhannya tinggi dan kesejahteraannya meningkat, biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi. Jadi, ekonomi terus kami jaga, supaya secara fundamental tetap solid,” ujarnya menambahkan.
Menyoal keresahan pelaku pasar, Airlangga menyinggung keresahan pengamat pasar terhadap dinamika politik tersebut, ia menilai kekhawatiran itu lebih berkaitan dengan sentimen dibandingkan faktor fundamental ekonomi.
“Makanya itu kan faktornya sentimental, bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental,” jelasnya.
Sebagai catatan, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, pengusul HMP menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sehingga langkah pemakzulan perlu ditempuh.
Penilaian itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Baca juga: BKPM bentuk Desk Investasi di Jateng untuk pangkas perizinan
Baca juga: BI Jatim: Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan serap tenaga kerja
Baca juga: Ekonom: Penguatan hak pekerja berpotensi naikkan kepercayaan investor
