JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menambah 100 satuan pendidikan dalam program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran baru Juli 2027. Dengan penambahan tersebut, jumlah satuan pendidikan penerima program akan mencapai 253 sekolah. Rencana perluasan ini tengah dimatangkan bersama DPRD Jakarta, terutama terkait kesiapan anggaran.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan 100 sekolah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan DPRD Jakarta. Sebelumnya, program sekolah swasta gratis telah menjangkau 103 sekolah, kemudian bertambah 50 sekolah.
”Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50 dan terakhir kesepakatannya akan segera ditindaklanjuti, yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski jumlah penambahan telah disepakati, penentuan sekolah yang akan masuk dalam program tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Pemprov Jakarta dan DPRD akan menentukan rinciannya bersama-sama karena pelaksanaan program bergantung pada persetujuan anggaran kedua pihak.
Adapun program sekolah swasta gratis mulai dijalankan Pemprov Jakarta sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis. Ke depan, Pramono berharap cakupan program tersebut dapat terus diperluas seiring dengan kemampuan keuangan daerah.
Perluasan itu tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren. Pramono mengatakan, madrasah dan pondok pesantren juga telah masuk dalam cakupan perhatian program pendidikan gratis tersebut.
”Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren,” katanya.
Selain memperluas akses pendidikan melalui sekolah swasta gratis, Pemprov Jakarta juga menyiapkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta yang ditargetkan mulai bergulir tahun depan.
Pramono mengatakan, beasiswa tersebut akan memprioritaskan peserta dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademis. Mereka berpeluang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, termasuk ke Mesir dan Arab Saudi, untuk memperdalam ilmu keagamaan.
Kesempatan beasiswa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam, tetapi juga terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang agama. Pemprov Jakarta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pemeluk agama untuk memperoleh pendidikan keagamaan di luar negeri.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jakarta akan bekerja sama dengan LPDP pusat, terutama dalam proses rekrutmen. Meski demikian, Pemprov Jakarta akan menyiapkan sistem seleksi tersendiri untuk memastikan proses penerimaan berlangsung transparan dan tidak dipengaruhi titipan pihak tertentu.
”Dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan, kami bekerja sama dengan LPDP Pusat. Tetapi secara khusus untuk Jakarta, yang saya akan bangun adalah sistemnya, agar tidak diintervensi oleh siapapun yang menitipkan saudaranya, anaknya, untuk bisa sekolah menggunakan fasilitas LPDP Jakarta,” ujarnya.
Pramono mengatakan, kondisi ekonomi keluarga akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan penerima beasiswa. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan memberikan bantuan tambahan apabila calon penerima membutuhkan dukungan biaya.
Program beasiswa tersebut diharapkan menjadi salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Kesempatan belajar hingga ke luar negeri diharapkan dapat memperluas wawasan penerima sekaligus membawa perubahan bagi keluarganya.
”Saya meyakini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga tidak mampu, sekolah itulah kata kuncinya. Apalagi kalau bisa sekolah ke luar negeri, wawasannya bertambah,” kata Pramono.
Sementara itu, penambahan 100 sekolah swasta dalam program sekolah swasta gratis telah disepakati sejak 3 November 2026 oleh Komisi E DPRD Jakarta bersama Dinas Pendidikan dalam rapat kerja pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jakarta..
Ketua Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Subki mengatakan, tambahan 100 satuan pendidikan tersebut terdiri atas 60 sekolah swasta, 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta, dan 20 madrasah swasta.
Penambahan itu diharapkan dapat memperluas daya tampung pendidikan gratis, terutama bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dengan demikian, keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya.
Anggota Komisi E DPRD Jakarta Zahrina Nurbaiti mengatakan, pihaknya akan mengawal agar penambahan sekolah tersebut didukung alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan di sekolah swasta mitra tetap terjaga.
”Program penambahan 100 sekolah swasta gratis di tahun 2027 ini adalah kabar gembira bagi warga Jakarta. Kami di Komisi E akan terus mengawal agar alokasi anggaran ini tepat sasaran, memastikan kualitas sekolah swasta mitra tetap terjaga, serta memprioritaskan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan kelompok rentan,” katanya.
Menurut Zahrina, pengawasan DPRD juga akan diarahkan pada efektivitas dan transparansi penyaluran bantuan biaya pendidikan. Dengan demikian, kerja sama antara Dinas Pendidikan dan sekolah swasta penerima program dapat berjalan sesuai tujuan.
”Sinergi dan pengawasan yang kuat menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Jakarta dapat mengenyam pendidikan yang layak, aman, dan tanpa kendala biaya,” ujarnya.
Meski telah disepakati bersama Dinas Pendidikan, penambahan 100 sekolah swasta gratis tersebut masih membutuhkan kepastian anggaran dalam APBD 2027.
Anggota Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Ghozi Zulazmi mengatakan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan untuk merealisasikan penambahan tersebut. Terlebih, masih ada ketidakpastian penerimaan dana bagi hasil (DBH) dan rencana penerbitan obligasi daerah.
Karena itu, Komisi E akan membawa hasil kesepakatan tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta agar penambahan sekolah swasta gratis dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD 2027.
”Kami meminta karena ini menjadi darurat dan mendesak, serta kebutuhan masyarakat. Ini perlu ada updating. Sehingga apa yang disepakati dalam pembahasan dengan Dinas Pendidikan kemarin itu bisa benar-benar terealisasi, setidaknya di tahun ajaran besok,” ujar Ghozi.
Selain anggaran, penyesuaian aturan juga diperlukan agar penambahan sekolah dapat direalisasikan tepat waktu. Ghozi mengatakan, ketentuan dalam peraturan gubernur (Pergub) maupun keputusan gubernur (Kepgub) perlu diperbarui, terutama terkait jadwal pengusulan sekolah peserta program.
Saat ini, pengusulan sekolah untuk mengikuti program sekolah swasta gratis harus dilakukan sebelum April. Dengan jadwal tersebut, aturan perlu disesuaikan agar 100 sekolah tambahan dapat ditetapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2027.
Di sisi lain, Pemprov Jakarta mengusulkan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 sebesar Rp 82,89 triliun atau meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total belanja daerah sebesar Rp 75,04 triliun, anggaran untuk sektor pendidikan direncanakan mencapai Rp 20,04 triliun.
Rencana anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Sementara itu, anggaran khusus program sekolah swasta gratis juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah penerima. Pada 2025, Pemprov Jakarta mengalokasikan sekitar Rp 107 miliar untuk membiayai program percontohan di 40 sekolah swasta. Kemudian, pada 2026, jumlah penerima diperluas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 253,62 miliar.
Adapun program sekolah swasta gratis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Sekolah penerima mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah Jakarta.
Melalui program ini, Pemprov Jakarta menanggung biaya pendidikan sesuai komponen bantuan yang ditetapkan, termasuk uang pangkal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan, dan biaya kegiatan belajar. Sekolah penerima tidak diperbolehkan membebankan pungutan tambahan kepada orang tua di luar ketentuan pembiayaan program.
