-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota dewan yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Jumlah itu berasal dari seluruh delapan fraksi yang ada di DPR, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Adapun Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Disusul NasDem sebanyak 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Dari Fraksi PDIP, sejumlah nama yang tercatat sebagai pengusul di antaranya Haris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Eddy Susetyo, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Edi Purwanto, hingga Adian Napitupulu.
Sementara dari Fraksi PKS terdapat Mardani Ali Sera, Muhammad Kholid, Nasir Jamil, Sukamta, Kurniasih Mufidayati, Ahmad Heryawan, dan sejumlah anggota lainnya.
Kemudian Fraksi NasDem di antaranya diwakili Sugeng Suparwoto, Muslim Ayub, Charles Meikyansah, Fauzi Amro, Martin Manurung, dan Rudianto Lallo.
Dari Fraksi Demokrat terdapat Benny K. Harman, Hinca Panjaitan, Dede Yusuf, E. Herman Khaeron, serta Lucy Kurniasari.
Adapun Fraksi Gerindra mengajukan nama Azis Subekti, Longki Djanggola, Rahmawati, Darori Wonodipuro, hingga Bahtra Banong.
Fraksi Golkar turut mengusulkan Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ahmad Irawan, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, dan Atalia Praratya.
Sementara dari PKB terdapat Muhammad Khozin, Daniel Johan, Marwan Ja'far, dan Ratna Juwita. Adapun PAN diwakili Sarifuddin Sudding.
Saan menjelaskan, usulan tersebut diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku di parlemen.
Ia menyebut pengajuan HMP mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, penyerahan dokumen oleh 120 anggota DPR belum serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional di DPR.
