jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Pacul menyebut sikap partainya terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
"Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya, toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh," kata Pacul ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Banyak Anggota F-Gerindra Usul HMP Pemakzulan Gibran, Persentase Terbesar Bukan PDIP, Ini Datanya
Diketahui, fraksi PDIP di DPR RI satu suara untuk mendukung penggunaan HMP pemakzulan Gibran menyikapi putusan MA dan pertimbangan MK.
Sebanyak 14 anggota DPR dari fraksi PDIP resmi menandatangani usul HMP seperti Adian Napitupulu, I Wayan Sudirta, Andreas Eddy Susetyo, Dede Indra Permana, hingga TB Hasanuddin.
BACA JUGA: Gibran Jangan Melawan, Pemerintah Bilang Sudah Tak Punya Lagi Harapan di PTUN
Saat ditanya mengenai posisi MPR RI dalam proses pemakzulan, Pacul menyebut lembaga yang dipimpinnya bersama Ahmad Muzani itu belum menerima bola atau proses tersebut.
Dia mengatakan proses pemakzulan Gibran belum sampai ke MPR, karena masih dalam pembahasan di level DPR RI.
BACA JUGA: Kepala Bakom RI Sepertinya Benci Banget Sama Ucapan Gibran
"MPR itu kamar terakhir, di live ini, enggak punya (unclear) itu kamarnya di ujung. Jadi, enggak perlu komentar. Nanti ditunggu bola itu," lanjut Pacul.
Dia mengaku tak ingin menanggapi rencana Gibran yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN menyikapi skandal ijazah.
Dia berusaha mengindari pendapat spekulatif jika menanggapi rencana proses hukum Gibran demi menguji keabsahan ijazah eks Wali Kota Solo itu.
"Itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya. Tanpa saya bermaksud menyombong, pimpinan MPR dilarang kayak begitu," kata Pacul.
Sebelumnya, fraksi PDIP di DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran dari Wapres RI.
Hal demikian dikatakan Ketua fraksi PDIP di DPR RI Utut Adianto setelah seluruh legislator partai berkelir merah itu menggelar rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
"Fraksi PDIP menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," ujar Utut, Rabu.
Utut mengungkapkan semua anggota fraksi PDIP siap menandatangani surat usul HMP jika diperlukan demi memenuhi syrat pengajuan.
"Anggota kami 110. Nanti kalau diperlukan, 110," ujarnya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
