SLEMAN, KOMPAS - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan menolak tindakan kekerasan yang dilakukan aparat, termasuk di lingkungan pendidikan. UGM juga menyerukan agar pemerintah dan elite politik lebih peka dalam menanggapi persoalan yang terjadi di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan Dewan Guru Besar, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, serta perwakilan pimpinan universitas dan fakultas di UGM.
"Kami menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan," kata Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono saat membacakan pernyataan sikap, Rabu (11/11/2026), di Kampus UGM, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi terjadinya kericuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu dini hari. Salah satu lokasi terjadinya kericuhan itu adalah area Bundaran UGM, Kabupaten Sleman, yang berada di perbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta.
Panut menyatakan, penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan mahasiswa yang berisi keprihatinan terhadap kondisi bangsa adalah aktivitas yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, unjuk rasa merupakan kegiatan yang sah dan harus dilindungi.
Di sisi lain, Panut menyebut, ekskalasi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat di sejumlah wilayah mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.
Oleh karena itu, Panut mengatakan, berbagai unsur di UGM menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat. Pemerintah pun diminta lebih peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.
"Kami menyerukan kepada pemerintah, elite politik, dan pejabat negara, agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," tutur Panut.
Di sisi lain, sivitas akademika UGM juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Aparat pun diminta bersikap proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro mengatakan, dalam kericuhan yang terjadi di Bundaran UGM, muncul simpang siur informasi apakah aparat bisa dikatakan telah masuk ke area Kampus UGM atau tidak. Namun, dia menyatakan, UGM menolak kekerasan oleh aparat, baik yang dilakukan di dalam maupun luar kampus.
"Setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak. Ini bukan soal di dalam UGM atau di luar UGM. Di dalam UGM maupun di luar UGM, ketika kekerasan itu terjadi, kita tolak," ungkap Wening.
Wening menambahkan, negara seharusnya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kritik dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Sebab, hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi bangsa dan negara. "Justru ketika masukan itu tidak ada dan semuanya mengatakan oke, itu harusnya hati-hati," ucapnya.
Sementara itu, pada Rabu sore, ratusan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UGM serta elemen masyarakat lain berkumpul di depan Balairung UGM untuk menggelar aksi mengecam represivitas aparat. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, seperti pembebasan para mahasiswa yang ditangkap dalam kericuhan sehari sebelumnya.
Juru Bicara Serikat Pekerja UGM Pratiwi Utami mengatakan, para mahasiswa yang ditangkap itu tidak melakukan tindak pidana. Mereka hanya menyampaikan pendapat dan aspirasi yang mewakili suara hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, para mahasiswa yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan.
"Menyampaikan pendapat dan ekspresi politik adalah hak yang diatur oleh undang-undang dan dijamin oleh negara demokrasi. Karena itu, kami mengecam dan mengutuk keras aksi kekerasan pada mahasiswa kami," ujar Pratiwi yang merupakan dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Kapolda DIY Inspektur Jenderal Langgeng Purnomo menyatakan, kericuhan di Yogyakarta berawal dari kelompok massa di depan Gedung DPRD DIY di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, yang melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov. Menghadapi situasi itu, kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.
Langgeng menambahkan, massa yang dihalau dari kawasan Malioboro sempat melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM. Menurutnya, saat petugas melakukan pengejaran, massa bergerak ke area perbatasan Kampus UGM. Mengetahui hal itu, dia menyebut, aparat kepolisian memilih untuk menahan diri.
"Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantis (kendaraan taktis)," kata Langgeng dalam keterangan tertulis.
Setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak. Ini bukan soal di dalam UGM atau di luar UGM. Di dalam UGM maupun di luar UGM, ketika kekerasan itu terjadi, kita tolak
Kepala Polresta Sleman Ajun Komisaris Besar Dhimas Prasetyo mengatakan, kericuhan di area Bundaran UGM pada Selasa malam berawal dari adanya massa yang berjumlah sekitar 200-300 orang di kawasan tersebut. Mereka merupakan orang-orang yang sebelumnya dibubarkan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya kericuhan di area Kota Yogyakarta.
Menurut Dhimas, massa mulai berkumpul di area Bundaran UGM pada Selasa sekitar pukul 22.00 WIB. Dia menambahkan, berdasarkan pantauan polisi di media sosial, saat itu terjadi penganiayaan terhadap dua orang warga yang melintas di sana. Selain itu, menurutnya, juga terjadi pembakaran water barrier di lokasi tersebut.
"Berdasarkan hal itu, karena kami mempertimbangkan bahwa di situ juga adalah tempat pertemuan arus lalu lintas yang perlunya disterilisasi dan supaya kegiatan masyarakat lancar, saya bersama dengan anggota kepolisian, baik dari Polresta Sleman dan Polda DIY, mendatangi lokasi untuk memadamkan api," ujar Dhimas.
Namun, kata Dhimas, petugas kepolisian yang datang ke lokasi itu dilempari batu oleh massa. Selain itu, kelompok massa lain juga datang dari Jalan Kolombo atau arah timur. Jumlah petugas kepolisian di lokasi itu kemudian ditambah sehingga berhasil melakukan penyekatan terhadap massa dari arah Jalan Kolombo.
Meski begitu, kata Dhimas, polisi masih terus dilempari batu oleh massa di sekitar Bundaran UGM. Dalam peristiwa itu, mobil operasional milik Polresta Sleman juga dirusak oleh massa. Dhimas juga menyatakan, polisi tidak menembakkan gas air mata ke arah Kampus UGM yang berada di sisi utara Bundaran UGM. Menurutnya, polisi juga tidak memasuki area Kampus UGM.
"Saya tegaskan, tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, termasuk tidak ada anggota yang merangsek masuk ke dalam batas lokasi kampus UGM," ungkap Dhimas.
Dhimas memaparkan, pada Rabu sekitar pukul 03.00 WIB, dirinya mendatangi kerumunan massa untuk bernegosiasi. Dari hasil negosiasi itu, terjadi kesepakatan bahwa polisi akan mundur ke arah Jalan Cik Ditiro atau sisi selatan Bundaran UGM, sedangkan massa akan membubarkan diri. "Akhirnya negosiasi terjadi, (massa) bubar dengan tertib sekitar pukul 03.30," ujarnya.
