Universitas Indonesia (UI) mengusulkan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. UI mengusulkan dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara selama mengikuti proses pencalonan.
Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Valina Singka dalam RDPU Komisi II DPR membahas masukan RUU Pemilu, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dia mengatakan kewajiban pengunduran diri secara permanen baru dilakukan setelah dosen ASN ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih.
"Kami berpandangan bahwa Pak Rektor ini yang menekankan soal ini, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan," kata Valina.
Dia mengatakan, selama proses pencalonan, dosen ASN berstatus nonaktif sementara. Dia mengatakan, jika tidak terpilih, dosen ASN yang bersangkutan bisa kembali aktif sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik.
"Selama proses pencalonan diberlakukan status nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Jika tidak terpilih, dijamin pengaktifan kembali sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon," paparnya.
"Dan bagi mereka dilarang untuk menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, serta kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye," sambungnya.
Dia menilai skema tersebut diperlukan untuk membuka kesempatan bagi akademisi berkontribusi di lembaga perwakilan tanpa harus kehilangan profesinya jika gagal memperoleh kursi legislatif.
"Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan menempatkan perguruan tinggi kita pada risiko kehilangan talenta, meskipun dosen tersebut tidak memperoleh kursi. Skema nonaktif sementara membuka akses akademisi ke lembaga perwakilan dan mempertahankan kontribusinya bagi pendidikan tinggi apabila tidak terpilih," jelasnya.
"Kehadiran akademisi menurut kami, ini juga akan memperluas sumber daya keahlian di parlemen kita, ya, bagi pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kalau DPR itu dalam konstitusi kan fungsinya tiga: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," lanjut dia.
(amw/maa)
