JAKARTA, KOMPAS – Musim puncak semestinya menjadi kesempatan maskapai penerbangan meraup untung. Adanya stimulus tak serta-merta mendongkrak kenaikan jumlah penumpang, apalagi inflasi tarif angkutan udara per Oktober 2026 mencapai 15,33 persen dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.
Inflasi yang disumbang kenaikan tarif angkutan udara mendorong pemerintah untuk melanjutkan stimulus ekonomi periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Harapannya, daya beli masyarakat terdongkrak, sehingga mereka dapat leluasa bepergian pada masa libur mendatang.
Staf Khusus Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Toto Soebandoro, mengemukakan, diskon tiket pesawat merupakan keinginan pemerintah. Saat musim puncak, sebenarnya saat maskapai penerbangan meraup keuntungan.
“Kalau swasta pasti akan selalu berpikir untung-ruginya. Kalau ada ekstra (pengeluaran), nah itu mikir juga airline,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pada intinya, Toto melanjutkan, maskapai penerbangan tidak akan menerbangkan pesawat dalam kondisi rugi. Sebab, meski pesawat sudah mendapatkan tambahan dari fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar, upaya itu tidak banyak menolong maskapai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tarif angkutan udara pada Oktober 2026 dibandingkan periode sama 2025 mencapai 15,33 persen. Sementara, inflasi tahun berjalan, Januari-Oktober 2026, sebesar 5,32 persen.
Ini terjadi karena perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 yang mencapai 118,05 dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar 102,36. Makin tinggi IHK, maka terjadi kenaikan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026), mengatakan, kondisi ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Pada Desember, perubahan IHK mengalami penurunan.
“Sehingga jika ada perubahan harga tarif angkutan udara pada dua bulan ke depan, maka pembandingnya di bulan Desember, IHK lebih rendah dari November. Artinya, peluang inflasi kalau tidak dijaga, baik tahun berjalan maupun tahunan, maka akan cukup besar,” tutur Ateng.
Berdasarkan sebaran provinsi, ada 24 provinsi mengalami inflasi tarif angkutan udara. Hanya 13 provinsi yang mengalami deflasi, dan 1 provinsi stabil.
Untuk angkutan udara, Ateng melanjutkan, sejumlah wilayah mengalami inflasi yang sangat tinggi, baik tahunan maupun tahun berjalan. Setidaknya ada daerah yang mengalami lonjakan inflasi hingga tembus 50 persen secara tahunan dengan angka tertinggi adalah Maluku (66,7 persen), Papua Selatan (57,9 persen), serta Sulawesi Utara (54 persen).
Sementara, Jawa Barat mengalami lonjakan inflasi tahun berjalan sejak Januari-Oktober 2026 atau y-to-d hingga 43,2 persen. Posisinya disusul Sulawesi Utara (31,4 persen) dan Sulawesi Barat (30,9 persen).
Berkaca pada survei yang dilakukan Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) pada masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025, mayoritas penumpang atau 69 persen responden menyatakan harga tiket tidak jauh berbeda—sama saja dan/atau sedikit lebih murah—dibandingkan dengan harga tiket sebelum diskon.
Hanya 18 persen yang berpendapat harga tiket jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tiket sebelum dikeluarkannya kebijakan. Sisanya, penumpang merasa harga tiket lebih mahal daripada sebelum kebijakan berlaku.
Survei yang dilakukan selama 19 Desember 2024-3 Januari 2025 ini menjaring 237 responden penumpang domestik dengan boarding pass. Mereka dipilih secara acak dengan simple random sampling. Penelitian itu memiliki margin of error 6,37 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen (Kompas.id, 19/10/2025).
Seiring makin dekatnya musim puncak libur Natal dan Tahun Baru mendatang, maskapai-maskapai penerbangan mulai mempersiapkan diri. Garuda Indonesia Group, misalnya, memproyeksikan ketersediaan kapasitas hingga 1 juta kursi untuk penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Angka itu mencakup operasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia.
“Bagi Garuda Indonesia Group, kesiapan menghadapi periode peak season bukan hanya tentang pemenuhan kapasitas penerbangan, tetapi juga bagaimana kami dapat terus memperkuat peran konektivitas udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar VP Global Sales & Distribution Garuda Indonesia, Micky Irfandi, secara tertulis.
Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, mengatakan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk memudahkan masyarakat bepergian selama Natal dan Tahun Baru mendatang.
Harga tiket pesawat pun diproyeksi turun 11-12 persen. Namun, penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi.
“Kebijakan stimulus berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode pembelian tiket mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Lukman.
Secara lebih detail, kebijakan stimulus untuk menekan harga tiket pesawat didapat melalui dua instrumen. Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
Kedua, pemberian diskon sebesar 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).
Potongan biaya kebandarudaraan ini berlaku pada bandara yang dikelola Badan Usaha Bandara dan Pemerintah Daerah, serta pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50 persen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandara Ditjen Perhubungan Udara.
Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi untuk transportasi mencapai Rp 883,4 miliar. Bantuan itu terbagi untuk pesawat udara, kereta api, kapal laut, dan kapal penyeberangan.
