JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menerapkan aturan baru terkait kendaraan yang diperbolehkan melintasi jalan berstatus provinsi.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan adalah membatasi kendaraan angkutan barang bertonase besar dan mengarahkan distribusi barang menggunakan truk berukuran lebih kecil, seperti colt diesel.
Rencana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri peluncuran Program Gentengisasi di kawasan Pasar Lama, Kabupaten Majalengka, Minggu, 8 November 2026.
Dalam kegiatan itu, ia mencontohkan truk colt diesel pengangkut genteng sebagai jenis kendaraan yang diharapkan lebih banyak menggunakan jalan provinsi.
Menurut Dedi, pembatasan kendaraan berat diperlukan agar kondisi jalan tidak cepat mengalami kerusakan. Sebab, kendaraan dengan muatan dan tonase besar yang melintas secara terus-menerus dapat mempercepat penurunan kualitas infrastruktur.
"Jalan-jalan provinsi hanya dilewati oleh mobil colt diesel seperti ini karena nanti jalannya awet," kata Dedi Mulyadi.
BACA JUGA:Target Rampung 18 Bulan, Presiden Prabowo Siapkan Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional Berasrama di Aceh
Dedi menjelaskan, pemerintah perlu mengatur penggunaan jalan berdasarkan kemampuan dan daya tahan infrastruktur. Dengan membatasi kendaraan tertentu, beban jalan diharapkan lebih terkendali sehingga biaya perawatan tidak terus meningkat akibat kerusakan yang berulang.
Kebijakan penggunaan colt diesel juga dinilai memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Dedi melihat, pengoperasian kendaraan angkutan berukuran lebih kecil dapat membuka kesempatan usaha bagi warga, terutama mereka yang bergerak di sektor transportasi dan distribusi barang.
Ia menilai, keberadaan truk berukuran besar selama ini lebih banyak berkaitan dengan perusahaan transportasi berskala besar. Sementara itu, penggunaan kendaraan angkutan yang lebih kecil dinilai dapat memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
"Yang punya big truck-nya adalah warga kelas menengah ekonomi biasa, bukan transporter-transporter besar, dan kemudian sopirnya akan makin banyak yang bekerja, dan keneknya makin banyak yang bekerja," ujarnya.
Dengan demikian, rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kualitas jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berharap kebijakan itu dapat memperluas kesempatan kerja bagi pengemudi, kenek, serta masyarakat yang memiliki usaha angkutan barang.
Meski sudah menyampaikan gambaran kebijakan, penerapan pembatasan kendaraan di jalan provinsi masih membutuhkan penjelasan teknis lebih lanjut.
Sejumlah hal yang perlu diperhatikan antara lain jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas, batas maksimal tonase, mekanisme pengawasan, hingga pengecualian bagi kendaraan yang mengangkut kebutuhan tertentu.
Kejelasan aturan tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan kendala baru bagi kegiatan distribusi barang. Terlebih, jalan provinsi menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat perdagangan, sentra produksi, hingga kawasan industri.
Pengaturan kendaraan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha. Sebab, pembatasan truk bertonase besar berpotensi memengaruhi pola pengiriman barang, biaya logistik, serta waktu distribusi apabila tidak disertai pengaturan yang matang.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Didampingi Mendagri Tito Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat Nagan Raya
- 1
- 2
- 3
- »
