Malang (beritajatim.com) – Rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai menyimpan paradoks yang kontraproduktif bagi perekonomian nasional. Kebijakan mengerek pungutan tersebut bukannya mendongkrak pundi kas negara, melainkan justru memicu ancaman lonjakan peredaran rokok tanpa pita cukai di tengah masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D. Menurut Wahyudi, beban cukai yang melonjak terlampau drastis bakal menekan daya beli dan menggeser kebiasaan belanja masyarakat ke produk pasar gelap. Kondisi tersebut lambat laun akan menggerus basis penerimaan negara.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” ujar Wahyudi, Rabu (11/11/2026).
Pakar ekonomi UMM ini menguraikan bahwa kenaikan tarif cukai tidak otomatis berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan kas negara. Lonjakan harga produk legal memicu fenomena downtrading, yakni peralihan pola konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan ke produk tembakau termurah, termasuk rokok polos tak berizin.
Menyikapi risiko kebocoran fiskal dan dinamika perekonomian yang belum sepenuhnya stabil, Wahyudi memandang kebijakan moratorium atau jeda penundaan kenaikan CHT merupakan opsi yang sangat krusial saat ini. Langkah pembekuan tarif sementara dinilai bakal memberi ruang kepastian serta iklim usaha yang lebih terukur bagi pelaku industri hasil tembakau.
Kekhawatiran Wahyudi kian beralasan mengingat sektor tembakau tergolong industri padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif di Tanah Air. Penekanan beban biaya regulasi berlebih berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sentra-sentra produksi.
Ilustrasi rokok ilegal (Foto: Istimewa)“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” katanya.
Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pembuat kebijakan memberi ruang adaptasi bagi pabrikan legal dalam menata strategi pasar. Alih-alih terus dihantam penyesuaian tarif tahunan.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” ungkap Wahyudi.
Sebagai solusi jangka, ia mendesak pemerintah mengubah arah prioritas. Optimalisasi pendapatan negara dinilai tidak bisa semata-mata mengandalkan pengerekan tarif pada pabrikan taat aturan.
“Fokus utama mesti dialihkan pada penguatan pengawasan lapangan dan penegakan hukum guna memberantas mata rantai peredaran rokok ilegal secara menyeluruh,” ujar Wahyudi menutup keterangan. [dan/suf]
