HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi sorotan politik nasional setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie mengonfirmasi bahwa Gibran mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia yang selama ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Konfirmasi itu disampaikan Budi Arie ketika dimintai keterangan mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“(Gibran mundur) betul,” kata Budi saat dikonfirmasi.
Namun, terdapat hal penting yang perlu dibedakan dalam perkembangan informasi tersebut, yakni pernyataan niat mengundurkan diri, penyerahan surat pengunduran diri secara resmi, dan berakhirnya masa jabatan wakil presiden.
Hingga perkembangan informasi yang dapat diverifikasi, belum ada konfirmasi resmi dari Istana bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Keterangan Istana tersebut menjadi penegasan bahwa proses pengunduran diri Gibran tidak bisa serta-merta dianggap selesai hanya berdasarkan pernyataan keinginan mundur.
Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme konstitusional apabila Gibran benar-benar meninggalkan jabatan wakil presiden, termasuk siapa yang berwenang menentukan sosok penggantinya.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan bahwa mekanisme penggantian wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam ketentuan tersebut, apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden.
“Kalau wakil (presiden) yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dia calonkan sebagai pengganti Wakil Presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” kata Mahfud melalui kanal YouTube-nya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mahfud, kewenangan mengusulkan dua kandidat pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sehingga berbagai pihak tidak perlu terburu-buru memperdebatkan nama yang berpeluang menduduki posisi tersebut.
Ia menilai, persoalan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah proses pengunduran diri Gibran hingga benar-benar memenuhi ketentuan konstitusional.
“Yang penting proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya, nanti Presiden memilih dua orang,” tegasnya.
Mahfud juga menjelaskan bahwa Presiden dapat membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Selain partai politik, Presiden juga dapat meminta pertimbangan dari pimpinan organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat sipil untuk memperoleh pandangan mengenai sosok yang dinilai layak menduduki jabatan wakil presiden.
Namun, masukan dari berbagai pihak tersebut tidak boleh berubah menjadi tekanan politik yang memaksakan nama tertentu kepada Presiden karena kewenangan menentukan dua kandidat tetap berada di tangan kepala negara.
“Menurut Undang-Undang Dasar, sebenarnya sepenuhnya hak Presiden untuk menentukan dua orang itu, tetapi secara etis biasanya prosedur, biasanya kan memanggil pimpinan partai dulu, biar enak,” ujarnya.
“Iya, biar enak, lalu pimpinan ormas bisa didengar, masyarakat sipil didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden, tidak boleh kita memaksakan harus si B, harus siapa,” sambung Mahfud.
Ia juga menanggapi kemungkinan munculnya dorongan agar tokoh-tokoh yang pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden kembali masuk dalam bursa calon pengganti wakil presiden.
Menurut Mahfud, pengisian jabatan wakil presiden sebaiknya tidak didasarkan pada kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan kepentingan negara.
Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Ketentuan mengenai penggantian wakil presiden juga dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, khususnya Pasal 46 hingga Pasal 49.
Dalam mekanisme tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan.
Presiden kemudian mengajukan dua nama calon pengganti yang memenuhi persyaratan konstitusional untuk dipilih oleh anggota MPR.
Kedua kandidat tersebut nantinya mengikuti proses pemilihan dalam sidang MPR hingga diperoleh satu nama yang mendapatkan suara terbanyak.
Dengan demikian, penggantian Gibran tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, meskipun Prabowo memiliki kewenangan menentukan dua nama yang akan diajukan sebagai kandidat.
Mekanisme tersebut sekaligus memastikan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tetap berjalan melalui prosedur konstitusional dan melibatkan lembaga perwakilan rakyat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus melalui prosedur formal yang melibatkan MPR.
Yusril menyebut, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR sehingga lembaga tersebut dapat memproses kekosongan jabatan.
Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan posisi wakil presiden, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua kandidat pengganti untuk kemudian dipilih melalui sidang.
Yusril menegaskan, proses pemilihan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dengan batas waktu paling lama 60 hari.
Karena itu, meskipun kabar pengunduran diri Gibran telah dikonfirmasi Budi Arie, status jabatan wakil presiden dan proses administrasi pengunduran dirinya tetap harus dibedakan dari pernyataan niat mundur yang sebelumnya disampaikan kepada Prabowo.
Situasi politik nasional pun masih menunggu perkembangan resmi dari Istana dan MPR mengenai kelanjutan proses tersebut.
