CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta camat dan lurah menggerakkan kebersihan secara masif hingga tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan untuk membangun budaya hidup bersih sekaligus memperkuat kesiapan Makassar menghadapi penilaian Adipura 2026.
Arahan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Penilaian Program Adipura Kota Makassar 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, perubahan sistem penilaian Adipura membutuhkan koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas di seluruh perangkat daerah.
"Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda," tegasnya.
Menurutnya, kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang penilaian. Karena itu, ia mendorong kompetisi kebersihan antar-RT/RW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga konsistensi lingkungan.
"Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun," katanya.
lAppi juga meminta camat dan lurah turun langsung mengawasi kebersihan wilayah. Tanggung jawab tersebut harus melibatkan seluruh sektor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, dan masyarakat.
Pasar tradisional menjadi salah satu perhatian karena tingginya aktivitas perdagangan dan produksi sampah. Appi meminta Perumda Pasar memastikan kebersihan serta penataan lingkungan pasar berjalan optimal.
Di sisi lain, Pemkot Makassar terus membenahi TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, dengan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dari _open dumping_ menuju sanitary landfill.
Pembenahan meliputi penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta rehabilitasi kolam penampungan air lindi dan perbaikan drainase.
Dalam penilaian Adipura, TPA memiliki bobot 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Meski pembenahan TPA menunjukkan perkembangan, Appi mengingatkan agar perhatian pemerintah juga diarahkan pada permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, drainase, dan fasilitas umum. Penertiban TPS liar serta penghentian praktik _open dumping_ harus terus dilakukan.
Ia mengakui, pada penilaian sebelumnya Makassar belum memperoleh Adipura dan sempat menerima sanksi administratif terkait pengelolaan sampah. Setelah berhasil keluar dari sanksi tersebut, pemerintah kota kini menargetkan capaian yang lebih baik pada 2026.
"Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi," ungkapnya.
Appi berharap seluruh OPD, camat, lurah, Perumda Pasar, dan masyarakat bergerak bersama memperkuat pengelolaan sampah. Ia menekankan, keberhasilan menjaga kebersihan kota harus dibangun melalui kerja konsisten, bukan hanya untuk memenuhi penilaian Adipura, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
