Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani Memorandum of Political Agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual beli karbon. Jumlah yang disepakati mencapai 12 juta ton CO2e sesuai perjanjian sebelumnya pada COP30 di Belem, Brasil.
Penandatanganan ini dilakukan melalui PLN dan perusahaan Norwegia, Global Green Growth Institute (GGGI), di COP31 Turki, Rabu (11/11/2026). Perjanjian ini disaksikan langsung Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.
Jumhur menyebut, Norwegia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan soal perubahan iklim. Dia menyebut pihaknya juga tengah berupaya menggaet negara lain untuk mengurangi emisi di Indonesia.
"Norwegia merupakan negara yang memiliki perhatian tinggi terhadap perubahan iklim. Artinya, mereka adalah negara pelopor atau juara dalam upaya penanganan perubahan iklim," kata Jumhur.
"Saya juga mengundang negara-negara lain agar bisa seperti Norwegia, memberikan dukungan nyata kepada negara berkembang yang ingin bersama-sama mengurangi emisi," tambahnya.
Jumhur mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.000 triliun untuk penurunan emisi. Dengan itu, pasar karbon menjadi salah satu solusinya.
"Kalau kita hitung dana yang diperlukan, jumlahnya mencapai US$ 281 miliar. Artinya sekitar Rp 4.000 triliun. Nah, itu kan tidak mungkin seluruhnya ditanggung pemerintah," katanya.
"Jadi, kita harus mengundang siapa pun untuk bersama-sama berkontribusi. Karena ini merupakan kebutuhan semua pihak," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, Haryo Pambudi menyebut perjanjian ini merupakan yang terbesar dalam sejarah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Dia menyebut Indonesia juga masih ada perjanjian MoU dengan Jepang hingga Korea Selatan, tetapi masih dalam progres.
"Yang nanti ditargetkan akan sebesar 12 juta ton CO2 ekuivalen sampai dengan 2038 dan ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar yang tercatat di bawah Sekretariat UNFCCC," ujar Haryo.
Lebih lanjut, Haryo menjelaskan bahwa Indonesia akan berencana menentukan harga karbon yang paten. Di mana ditargetkan USD20-40 per ton CO2e.
"Berdasarkan hasil negosiasi awal dan berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh PLN, kita akan memilih skema di mana range harga karbon nanti akan berkisar antara USD20 sampai 40 dolar per ton CO2 ekuivalen," katanya.
(azh/wnv)
