Jakarta, VIVA - Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui surat pada Presiden Prabowo Subianto, seperti yang disampaikan Ketua Projo Budi Arie bukan pertama kalinya wapres mundur dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya, Wapres Pertama Mohammad Hatta mundur dari jabatannya yang telah diemban selama 11 tahun.
Saat itu Hatta jelas tidak tersangkut persoalan hukum atau etika, tetapi sikapnya sudah tidak sejalan dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan kebijakan. Bagi Hatta pendirian Soekarno mengarah pada otoritarianisme dan merugikan rakyat.
Sebagai demokrat, agar tidak terjadi kegaduhan, Hatta menempuh jalur konstitusional dan administratif yang tertib melalui parlemen (DPR) agar tidak menimbulkan keguncangan politik mendadak. Langkah pertama Hatta mengirim surat pertama pada 20 Juli 1956. Dalam surat tersebut menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden begitu DPR hasil Pemilu 1955 dilantik dan mulai bekerja.
Dengan harapan Hatta berubah sikap, saat itu DPR tidak segera membalas atau menindaklanjuti surat tersebut.
Setelah dipastikan tidak mendapat jawaban, Hatta mengirim surat kedua pada 23 November 1956. Hatta dalam surat lanjutan Kembali mengutarakan keputusannya untuk mundur sebagai wakil presiden. Bahkan dalam surat ini, ia menetapkan tanggal pasti pengunduran dirinya, yaitu pada 1 Desember 1956.
Akhirnya DPR menggelar sidang Pleno pada 28-30 November 1956) membahas surat pengunduran diri tersebut.
Berbagai fraksi sempat membujuk Bung Hatta agar tetap bertahan demi menjaga simbol Dwitunggal, tetapi Hatta bersikukuh menolak karena perannya sebagai wakil presiden sudah tidak efektif dalam sistem parlementer maupun arah politik Presiden Soekarno saat itu. Persetujuan DPR akhirnya diberikan pada 30 November 1956.
Hatta resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pertama per 1 Desember 1956. Pemberhentian secara terhormat ini kemudian dikukuhkan secara administratif melalui Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1957 tertanggal 5 Februari 1957.
