Yogyakarta (beritajatim.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan akan memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang diduga diamankan aparat kepolisian dalam aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya laporan mengenai mahasiswa yang terdampak dalam peristiwa demonstrasi hingga berlanjut pada 11 November 2026.
Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Rabu, 11 November 2026, UGM menekankan pentingnya menjaga demokrasi, kebebasan akademik, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan perguruan tinggi.
Universitas juga menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi selama penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan demonstrasi.
UGM mengingatkan bahwa setiap tindakan aparat dalam mengamankan aksi harus berlandaskan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta tetap menghormati HAM.
Menyikapi laporan adanya mahasiswa yang diamankan aparat, UGM kini melakukan pendataan dan penelusuran untuk memastikan identitas, keberadaan, serta kondisi mahasiswa yang terdampak.
Pihak universitas juga menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait guna memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memastikan mahasiswa memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.
Apabila ditemukan mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas menyatakan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan bantuan hukum dan berkoordinasi dengan aparat berwenang.
UGM menegaskan, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam kehidupan demokrasi.
Bagi UGM, kebebasan akademik tidak cukup hanya diakui sebagai prinsip kelembagaan. Hak tersebut juga harus diwujudkan melalui perlindungan nyata terhadap sivitas akademika yang menyampaikan pandangan dan kritik.
Di tengah sikap UGM tersebut, Komunitas KAGAMA Persma turut menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan aparat dalam rangkaian peristiwa 10–11 November 2026.
Ketua Kagama Persma, Dia Mawesti melalui pernyataan sikap bertajuk Kembalikan Marwah Kampus, Hentikan Pengepungan dan Represi Aparat terhadap Anak Bangsa!, komunitas yang dipimpin Dia Mawesti itu menilai tindakan pengepungan kampus dan dugaan kekerasan terhadap peserta aksi sebagai ancaman terhadap kebebasan demokrasi dan otonomi perguruan tinggi.
KAGAMA Persma menyoroti situasi ketika mahasiswa dan peserta demonstrasi disebut terjebak di dalam lingkungan kampus sejak malam hingga pagi hari karena adanya penjagaan aparat di sekitar area tersebut.
Mereka juga mengecam dugaan penggunaan gas air mata serta tindakan intimidasi yang dinilai membuat mahasiswa dan peserta aksi berada dalam situasi tertekan.
Menurut KAGAMA Persma, perguruan tinggi semestinya menjadi tempat perlindungan bagi mahasiswa dalam menjalankan kebebasan akademik, bukan justru menjadi lokasi yang menghadirkan ketakutan akibat tindakan represif.
Komunitas tersebut mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan itu memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, mereka merujuk Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta tanggung jawab perguruan tinggi dalam memfasilitasi pelaksanaannya.
Atas peristiwa tersebut, KAGAMA Persma menyampaikan lima tuntutan kepada aparat kepolisian, pemerintah, dan pimpinan perguruan tinggi.
Pertama, mengecam tindakan pengepungan dan dugaan kekerasan aparat terhadap mahasiswa serta peserta aksi. Mereka menolak tindakan intimidasi dan penggunaan kekuatan yang dinilai membuat massa terjebak di lingkungan kampus.
Kedua, menolak segala bentuk intervensi aparat secara sewenang-wenang di dalam lingkungan perguruan tinggi. KAGAMA Persma meminta aparat menghormati otonomi kampus dan tidak menjadikan ruang akademik sebagai tempat operasi penindakan.
Ketiga, mendesak kepolisian segera membebaskan seluruh mahasiswa dan peserta aksi yang ditangkap. Mereka juga meminta agar hak atas pendampingan hukum diberikan tanpa intimidasi.
Keempat, meminta pimpinan perguruan tinggi mengambil langkah tegas untuk melindungi sivitas akademika. Pihak kampus dinilai harus memastikan seluruh fasilitas pendidikan kembali menjadi ruang aman bagi mahasiswa.
Kelima, mendesak negara menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap gerakan kebangsaan dan suara kritis mahasiswa.
KAGAMA Persma menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Pernyataan sikap yang diterbitkan di Yogyakarta pada 11 November 2026 tersebut ditutup dengan seruan, “Jaga Kampus, Lindungi Mahasiswa, Hentikan Represi!”
Di tengah perbedaan pandangan mengenai penanganan demonstrasi, perlindungan mahasiswa, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta jaminan keamanan lingkungan akademik menjadi perhatian utama dalam menyikapi peristiwa tersebut. [aje]
