Soroti Penanganan Kericuhan Demo Yogyakarta, Menko Polkam Tekankan Asas Praduga Tak Bersalah

jpnn.com
15 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta polisi bertindak secara adil dan transparan dalam pemeriksaan ratusan massa yang terlibat aksi unjuk rasa berujung kericuhan di Yogyakarta.

"Pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Dudung dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

BACA JUGA: Aksi Demo Ricuh, Tembakan Pistol dan Gas Air Mata di Slipi

Dia menegaskan seluruh pihak yang diperiksa juga harus diberikan hak-haknya sebagai saksi ataupun terduga pelaku demi penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.

Dalam siaran pers itu, Dudung menjelaskan kronologi aksi demonstrasi berujung rusuh di Yogyakarta, Selasa (10/11).

BACA JUGA: 9 Terdakwa Perkara Demo Ricuh di Serang Divonis Hukuman Penjara

"Aksi awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," katanya.

Namun, lanjut dia, berdasarkan laporan instansi terkait, aksi mulai berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam hari.

BACA JUGA: Indef Sambut Baik Tim Investigasi Independen Demo Ricuh 25-29 Agustus 2025

Dudung mengaku telah mendapat laporan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum di Yogyakarta, pada malam itu.

Melihat aksi tersebut, aparat langsung berupaya mengamankan ragam fasilitas warga dan menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator kericuhan.

"Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari," ujarnya.

Dudung meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mengganggu warga lain saat melakukan unjuk rasa pada masa mendatang.

"Negara berkewajiban melindungi demonstran yang menyampaikan aspirasi sekaligus melindungi warga lain dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan," tutup dia.(antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KAI Pesan 23 Trainset KRL ke INKA, Kontrak Ditargetkan Desember 2026
• 8 jam laluidxchannel.com
thumb
Syarif Ungkap Tak Pernah Lihat Jokowi Berkumis selama 10 Tahun Mendampingi sebagai Ajudan
• 17 jam lalukompas.tv
thumb
Soal Wapres Gibran Mundur, Sufmi Dasco: Belum Ada Konfirmasi | KOMPAS MALAM
• 13 jam lalukompas.tv
thumb
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Saan: Syarat Terpenuhi
• 21 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Transformasi Puskesmas Minasa Upa Makassar, Tingkatkan Fasilitas dan Layanan Kesehatan | SUSTENESIA
• 18 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.