Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 28 anggota PKS tercatat ikut mengusulkan hak tersebut, melampaui tujuh fraksi DPR lainnya.
Jumlah itu menjadi sorotan di tengah riwayat hubungan politik PKS dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada periode kedua kepemimpinannya setelah Pemilu 2019, Jokowi merangkul sejumlah partai yang sebelumnya berada di luar koalisi pemerintah. Namun, PKS menjadi salah satu partai yang tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan.
Kini, dalam polemik yang berujung pada usulan HMP terhadap Gibran, PKS justru menjadi fraksi dengan dukungan anggota terbanyak. Kondisi ini dapat dibaca sebagai kontras dengan dinamika politik pada periode kedua pemerintahan Jokowi, meski jumlah penandatangan HMP sendiri tidak serta-merta membuktikan adanya motif pembalasan politik.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, total anggota DPR yang menandatangani usulan HMP mencapai 120 orang dari delapan fraksi. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saan menjelaskan, usulan HMP berkaitan dengan anggapan para pengusul bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden RI.
Selain PKS, jumlah anggota dari tujuh fraksi lain yang menandatangani usulan tersebut terdiri atas NasDem sebanyak 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Dengan 28 penandatangan, PKS berada di posisi teratas, disusul NasDem dan PKB. Sementara itu, PAN menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan paling sedikit.
Sebelumnya, pada periode kedua pemerintahan Jokowi, sejumlah tokoh dan partai politik yang pernah menjadi lawan politiknya dirangkul masuk ke pemerintahan. Di antaranya Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Mahfud MD Akui Dukung Pembentukan PSI, Kini Ada Kemungkinan 'Kapal Karam'
Namun, PKS tidak bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Partai tersebut sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan politik yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Dalam perkembangan polemik Gibran saat ini, PKS justru menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak yang mendukung pengajuan HMP. Meski demikian, data jumlah penandatangan tersebut menunjukkan dukungan anggota terhadap usulan HMP dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa langkah PKS merupakan bentuk pembalasan politik terhadap Jokowi.
