Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan penilaian atau grading Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan di Pulau Jawa pada dapur yang melayani 2.500 penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu menegaskan, grading tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penilaian akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih, mengingat konsentrasi dapur di wilayah tersebut relatif tinggi," katanya.
Tysa menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sejalan dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG.
"Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan," ucap Tysa.
Baca juga: Pengamat: "Grading" dapur SPPG langkah strategis perbaiki tata kelola
Penilaian tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan pada wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi.
Evaluasi ini selanjutnya menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai penerapan grading SPPG menjadi langkah strategis BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG.
Kebijakan itu dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus membuat pembinaan terhadap pengelola dapur lebih terarah.
"Penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur," ucap Rahman.
Baca juga: Kepala BGN: MBG berperan strategis buka peluang pasar produk pertanian
Juru Bicara BGN Tysa Novenny saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu menegaskan, grading tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penilaian akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih, mengingat konsentrasi dapur di wilayah tersebut relatif tinggi," katanya.
Tysa menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sejalan dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG.
"Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan," ucap Tysa.
Baca juga: Pengamat: "Grading" dapur SPPG langkah strategis perbaiki tata kelola
Penilaian tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan pada wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi.
Evaluasi ini selanjutnya menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai penerapan grading SPPG menjadi langkah strategis BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG.
Kebijakan itu dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus membuat pembinaan terhadap pengelola dapur lebih terarah.
"Penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur," ucap Rahman.
Baca juga: Kepala BGN: MBG berperan strategis buka peluang pasar produk pertanian
