jpnn.com - Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bupati Luwu menjamin keamanan akses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Selain itu, Komisi III DPR juga meminta agar klaim kepemilikan lahan Rante Balla diuji keabsahannya melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.
BACA JUGA: Ketum Projo Budi Arie: Betul, Gibran Mundur
Rekomendasi tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla, yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pada dua pertemuan sebelumnya, 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.
BACA JUGA: Prabowo Tak Menolak Wapres Mundur, tetapi Gibran Memohon Diberi Kesempatan, Oalah
Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu dengan menjadikan rekomendasi RDPU sebelumnya sebagai dasar tindakan mereka.
Akibatnya pemalangan itu, menghambat aktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di sekitar kawasan tambang. Pemalangan itu juga memicu protes sejumlah kelompok masyarakat.
BACA JUGA: Ini Nama Anggota DPR yang Teken HMP Pemakzulan Gibran, Gerindra Ikutan, Bravo!
Dalam RDPU ketiga kali ini, Komisi III DPR mengakomodasi aspirasi kelompok yang terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.
Forum itu menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali dan Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang diundang meliputi Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), Aliansi Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, serta Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang.
Ismail Wahid dari AMAL menyoroti pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Di hadapan Komisi III, dia mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.
"Ada keluarga yang melakukan blokade jalan, bahkan mereka menggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintir orang," ujar Ismail.
Dampak serupa disampaikan perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang. Pemalangan jalan disebut menghambat aktivitas perdagangan dan penghasilan masyarakat di Kecamatan Latimojong.
"Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat baik itu aktivitas ekonomi, tambang, berhenti total sehingga kami selaku yang memiliki usaha kecil di Kecamatan Latimojong pada umumnya itu mengalami kesulitan," ungkap perwakilan UMKM.
Terkait masalah itu, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional Masmindo demi keselamatan pekerja, mata pencaharian masyarakat, dan kegiatan ekonomi UMKM lingkar tambang.
Sementara itu, Lukas, perwakilan masyarakat penggarap Rante Balla, mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh kelompok yang mengatasnamakan rumpun tertentu. Menurutnya, ketika wilayah tersebut masih sepi dan sulit dijangkau pada awal 1990-an, tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik. Klaim atas nama rumpun tertentu baru muncul sekitar 2020.
"Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa menggaransi itu," kata Lukas.
Dari unsur pemangku adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu.
"Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu," ujarnya. Menurutnya, pengakuan sebagai pemangku adat harus didukung surat keputusan pengukuhan dari Kedatuan Luwu.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, yang menyatakan Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III meminta Bupati Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pemangku adat yang sah diminta melakukan verifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan berkeadilan untuk mencegah tumpang tindih klaim serta penyalahgunaan legitimasi adat.
Komisi III juga meminta sengketa diselesaikan melalui mediasi sebelum menempuh upaya hukum. Masmindo diminta memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya berdasarkan verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
