KARO, iNews.id - Bentrokan antara warga dan petugas gabungan pecah saat pelaksanaan eksekusi lahan usaha tani (LUT) di kawasan relokasi Siosar, Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026). Tiga petugas gabungan dari TNI dan Polri terluka akibat lemparan batu, sementara satu mobil dinas dan tiga sepeda motor dibakar massa.
Kericuhan tersebut terekam dalam video amatir yang memperlihatkan warga berkumpul dan mengadang kedatangan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kabupaten Karo yang hendak melaksanakan eksekusi lahan.
Saat petugas tiba di lokasi, warga langsung melempari mereka dengan batu. Menghadapi serangan tersebut, petugas memilih mundur. Namun, massa semakin beringas dan membakar satu mobil dinas milik Pemkab Karo serta tiga sepeda motor milik petugas yang tertinggal di lokasi.
Dalam bentrokan tersebut, tiga petugas mengalami luka pada bagian kepala dan badan akibat lemparan batu. Mereka terdiri atas dua anggota Polres Karo dan seorang anggota TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo.
Baca Juga:6 Irjen Pol Dapat Penugasan Baru ke Lemdiklat Dalam Mutasi Polri Terbaru, Ini Daftar NamanyaKetiga korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Efarina untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai bentrokan tersebut.
Sengketa lahan usaha tani di Siosar berkaitan dengan penyediaan lahan bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Lahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, dan Dusun Lau Kawar di Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding di Kecamatan Tiganderket.
Wilayah tersebut direkomendasikan untuk direlokasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 7 Juli 2015 akibat erupsi Gunung Sinabung.
Setelah bertahun-tahun tinggal di posko pengungsian, hingga 2019 warga mendapatkan bantuan sewa lahan dan rumah. Mereka kemudian memperoleh hunian tetap (huntap) serta lahan usaha tani di Siosar pada 2023.
Namun, penyediaan lahan usaha tani sempat menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga prosesnya harus melalui tahapan hukum yang panjang.
Baca Juga:Kesehatan Mental, Penderitaan, dan AgamaSetelah memperoleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap pada 2026, penyiapan lahan usaha tani akhirnya dapat dilaksanakan. Pengerjaan lahan tersebut mulai dilakukan pada 6 November 2026.
