Antalya, Turki (ANTARA) - Indonesia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan Norwegia di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada Rabu.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) di Paviliun Indonesia, antara PT PLN dengan Global Green Growth Institution untuk proyek energi bersih yang dapat menurunkan emisi senilai 12 juta ton setara karbon.
“Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ditemui usai menjadi saksi penandatanganan MOPA tersebut.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, untuk menurunkan emisi karbon.
Adapun komitmen perdagangan karbon antara PLN dan GGGI merupakan kelanjutan dari penandatanganan Letter of Intent dalam COP30 di Belem, Brazil, pada 2025 lalu.
Jumhur pun menyampaikan penghormatan pada Norwegia, yang dinilainya sebagai salah satu negara terdepan dalam melakukan mitigasi dampak perubahan iklim.
Baca juga: PLN amankan pendanaan 2,9 miliar dolar AS untuk agenda transisi energi
Indonesia melalui PLN dapat langsung melakukan klaim untuk setiap pengurangan emisi karbon yang berhasil dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung milik PLN, kepada Norwegia melalui GGGI.
Menurut Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH Haryo Pambudi, menerangkan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan hingga 2038 mendatang, dengan batas klaim penurunan emisi senilai 12 juta ton setara karbon dioksida.
“Ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar, yang tercatat du bawah UNFCC,” katanya.
Baca juga: Menteri LH luncurkan CarbonNex di COP31, wadah kerja sama karbon
Adapun nilai setiap emisi yang diklaim diperkirakan sekitar 20 sampai 40 dolar AS per ton emisi setara karbon dioksida, sebagaimana mengacu pada skema yang disepakati kedua pihak.
“Kami berharap tidak hanya di sektor energi, kami juga sudah mengusulkan, misalnya untuk waste atau sektor pengelolaan limbah. Yang kemudian dari sisi Norwegia, apabila nanti ini kerja samanya berjalan dengan bagus, akan kita bisa tambahkan ruang lingkupnya ke sektor lain,” katanya.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland, mengatakan Kontrak ini memungkinkan Norwegia untuk melakukan pendanaan pada proyek-proyek yang dapat menurunkan emisi karbon di Indonesia, termasuk proyek PLTS terapung.
"Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani. Dengan penandatanganan ini, saya berharap kami dalam berkontribusi lebih banyak pada transisi energi kepada PLTS, dan juga pada penurunan emisi," ucapnya.
Baca juga: Menteri LH mulai gelar dialog dengan sejumlah negara di COP31
Baca juga: Indonesia-Republik Kongo kolaborasi pasar kayu dan pengelolaan gambut
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) di Paviliun Indonesia, antara PT PLN dengan Global Green Growth Institution untuk proyek energi bersih yang dapat menurunkan emisi senilai 12 juta ton setara karbon.
“Jadi saya rasa ini satu bukti bahwa antar negara, antar bisnis, bisa saling berkolaborasi untuk menurunkan emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ditemui usai menjadi saksi penandatanganan MOPA tersebut.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, untuk menurunkan emisi karbon.
Adapun komitmen perdagangan karbon antara PLN dan GGGI merupakan kelanjutan dari penandatanganan Letter of Intent dalam COP30 di Belem, Brazil, pada 2025 lalu.
Jumhur pun menyampaikan penghormatan pada Norwegia, yang dinilainya sebagai salah satu negara terdepan dalam melakukan mitigasi dampak perubahan iklim.
Baca juga: PLN amankan pendanaan 2,9 miliar dolar AS untuk agenda transisi energi
Indonesia melalui PLN dapat langsung melakukan klaim untuk setiap pengurangan emisi karbon yang berhasil dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung milik PLN, kepada Norwegia melalui GGGI.
Menurut Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH Haryo Pambudi, menerangkan bahwa klaim tersebut dapat dilakukan hingga 2038 mendatang, dengan batas klaim penurunan emisi senilai 12 juta ton setara karbon dioksida.
“Ini merupakan dokumen kontrak pertama yang terbesar, yang tercatat du bawah UNFCC,” katanya.
Baca juga: Menteri LH luncurkan CarbonNex di COP31, wadah kerja sama karbon
Adapun nilai setiap emisi yang diklaim diperkirakan sekitar 20 sampai 40 dolar AS per ton emisi setara karbon dioksida, sebagaimana mengacu pada skema yang disepakati kedua pihak.
“Kami berharap tidak hanya di sektor energi, kami juga sudah mengusulkan, misalnya untuk waste atau sektor pengelolaan limbah. Yang kemudian dari sisi Norwegia, apabila nanti ini kerja samanya berjalan dengan bagus, akan kita bisa tambahkan ruang lingkupnya ke sektor lain,” katanya.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrund Asland, mengatakan Kontrak ini memungkinkan Norwegia untuk melakukan pendanaan pada proyek-proyek yang dapat menurunkan emisi karbon di Indonesia, termasuk proyek PLTS terapung.
"Indonesia memiliki ambisi yang baik untuk membangun energi baru dan terbarukan, mereka memiliki target yang berani. Dengan penandatanganan ini, saya berharap kami dalam berkontribusi lebih banyak pada transisi energi kepada PLTS, dan juga pada penurunan emisi," ucapnya.
Baca juga: Menteri LH mulai gelar dialog dengan sejumlah negara di COP31
Baca juga: Indonesia-Republik Kongo kolaborasi pasar kayu dan pengelolaan gambut
