YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Pergub Jaga Warga atau Peraturan Gubernur (Pergub) DIY tentang Kelompok Jaga Warga menjadi salah satu sasaran tuntutan Aliansi Jogja Memanggil dalam demo di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).
Massa aksi mendesak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mencabut Pergub Nomor 41 Tahun 2023 tersebut di tengah polemik keterlibatan sejumlah orang berompi Jaga Warga dalam pengamanan di sekitar aksi demonstrasi.
Saat menemui peserta aksi di halaman Kantor Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat menjelaskan bahwa Jaga Warga dibentuk untuk menjaga keamanan masyarakat. Namun, penjelasan tersebut justru disambut sorakan hingga teriakan riuh dari massa yang berada di hadapannya.
Meski demikian, Sri Sultan tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi aturan tersebut. Ia menyatakan pemerintah daerah bersedia meninjau kembali Pergub Jaga Warga apabila keberadaannya dinilai menghambat perkembangan demokrasi.
Lantas, apa sebenarnya fungsi Jaga Warga yang diatur dalam Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023?
Baca Juga: Kenapa Sultan Disoraki Massa Saat Bilang Pergub Jaga Warga untuk Keamanan?
Fungsi Jaga Warga yang Diatur Pergub DIYPolemik keberadaan Jaga Warga sebelumnya mencuat setelah aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 1 September 2026. Saat itu, sejumlah orang mengenakan rompi bertuliskan "Jaga Warga DIY" terlibat aksi saling dorong dengan massa demonstran.
Mengutip laman resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Pemda DIY, pembentukan dan fungsi Jaga Warga diatur melalui Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur Kelompok Jaga Warga sebagai lembaga kemasyarakatan berbasis masyarakat di tingkat padukuhan, kampung, atau Rukun Warga (RW).
Secara umum, Kelompok Jaga Warga beranggotakan maksimal 25 orang dengan masa kerja selama tiga tahun. Kelompok ini bertindak sebagai mitra Dukuh, Ketua RW, atau Ketua Kampung dalam membantu penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
Adapun fungsi Jaga Warga berdasarkan ketentuan tersebut meliputi:
1. Membantu menyelesaikan konflik sosial
Kelompok Jaga Warga berperan sebagai mediator untuk membantu mendamaikan dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
2. Menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Jaga Warga turut membantu menjaga keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
3. Memberikan saran kepada pemerintah wilayah
Kelompok Jaga Warga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh, Lurah, maupun pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
4. Menggerakkan pranata sosial lokal
Jaga Warga berperan sebagai motivator untuk menghidupkan nilai-nilai luhur dan pranata sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Apakah Jaga Warga Berwenang Membubarkan Demonstrasi?Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur larangan demonstrasi ataupun memberikan kewenangan kepada Kelompok Jaga Warga untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Meski demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang bersinggungan dengan aktivitas di ruang publik.
Baca Juga: Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan kegiatan preventif Omah Jaga Warga, seperti penjagaan kegiatan keramaian dan pemantauan ketertiban wilayah. Regulasi itu juga memuat pengaturan penggunaan rompi Jaga Warga untuk pelaksanaan tugas rutin dan/atau tugas kepolisian terbatas.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Pergub Jaga Warga
- Gubernur DIY
- Yogyakarta
- Jaga warga
- Sri Sultan Hamengkubuwono X
