Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia bersiap mengambil peran strategis dalam pengembangan infrastruktur digital publik dunia melalui penyelenggaraan Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit 2027 di Bali pada 22–25 Maret 2027.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 yang dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut hadir dalam rapat menyongsong forum internasional itu.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi mengatakan momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemajuan identitas digital kependudukan sebagai fondasi penting dalam ekosistem DPI.
Menurutnya Kemendagri mendukung penyelenggaraan summit tersebut secara penuh.
"Dukcapil telah mengikuti dua penyelenggaraan sebelumnya di Kairo, Mesir, pada 2024 dan Cape Town, Afrika Selatan, pada 2025," kata Teguh kepada awak media, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Teguh memaparkan salah satu inovasi yang berpotensi menjadi perhatian dunia adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Ia memaparkan saat ini sedikitnya 11 layanan Dukcapil telah dapat diakses melalui IKD.
"Pengembangan IKD Plus juga terus didorong untuk memperluas kemudahan aktivasi dan pemanfaatan identitas digital dalam pelayanan publik. Inovasi ini menunjukkan bagaimana identitas kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan terintegrasi," jelasnya.
Selain itu, kata Teguh, pihaknya juga menyiapkan peluang untuk menampilkan berbagai inovasi layanan administrasi kependudukan dalam pameran Global DPI Summit 2027.
Ia menekankan hal ini sejalan dengan agenda besar forum yang mengangkat pengembangan DPI berbasis kecerdasan artifisial, layanan publik yang inklusif dan berpusat pada manusia, serta ekosistem digital yang berkelanjutan dan saling terhubung.
"Bagi Dukcapil, Global DPI Summit 2027 menjadi panggung untuk memperlihatkan bahwa data kependudukan dan identitas digital bukan hanya fondasi administrasi, melainkan bagian penting dalam membangun pelayanan publik masa depan yang semakin mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (raa/dpi)
