REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU, – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu resmi menuntut sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan di salah satu pembangkit listrik di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, pada Rabu. Proyek yang dikorupsi meliputi penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) System untuk tahun anggaran 2022 hingga 2023.
JPU Kejati Bengkulu, Arief Wirawan, menyatakan bahwa tuntutan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya. Meskipun demikian, penerapan pasal mempertimbangkan fakta bahwa kerugian negara telah dilakukan pemulihan secara keseluruhan oleh para pihak terkait.
Rincian Tuntutan untuk Pengadaan SKU
Dalam perkara pengadaan SKU, tuntutan pidana bervariasi diberikan kepada para terdakwa. Terdakwa dengan inisial NI mendapatkan tuntutan terberat, yaitu pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
Sementara itu, terdakwa D dituntut pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Adapun terdakwa lainnya seperti VFJF, TS, SR, OPM, dan HGW dituntut dengan hukuman penjara selama dua tahun dengan variasi denda antara Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Tuntutan untuk Pengadaan AVR
Pada perkara pengadaan AVR, terdakwa NI kembali menjadi pihak yang menerima tuntutan paling tinggi, yakni pidana penjara lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara itu, empat terdakwa lainnya, yaitu VFJF, JJS, D, dan ER, masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Arief Wirawan menjelaskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsider JPU, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pasal ini disesuaikan dengan kualifikasi yuridis dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berdasarkan fakta persidangan, dua terdakwa, yaitu D dan NI, disebut memiliki peran yang paling aktif dalam terjadinya tindak pidana korupsi pada kedua proyek pengadaan di pembangkit listrik di Kabupaten Kepahiang tersebut. Proyek ini sendiri dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu di bawah Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.
