JAKARTA, DISWAY.ID – Keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution dinilai sebagai langkah yang tepat.
Pemecatan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI, Sandri Rumanama, menilai keputusan tersebut patut diapresiasi.
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk memastikan aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.
"Saya rasa tepat jika di-PTDH, kita apresiasi itu," ucapnya.
BACA JUGA:Disidang Etik, Irjen Ahrie Sonta Disanksi PTDH
Sandri, yang juga dikenal sebagai Founder lembaga kajian kontra narasi, mengatakan bahwa kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparat penegak hukum agar tidak menggunakan kewenangan secara tidak konstitusional.
Ia juga menyoroti kinerja tim Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menangani perkara tersebut.
Tim KKEP dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko sebagai ketua. Sementara itu, Wakil Ketua Tim KKEP dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.
BACA JUGA:Resmi Dampingi Ahrie Sonta, Krisna Murti Tak Mau Bangun Opini soal Kasus Penyadapan
Adapun anggota KKEP terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Menurut Sandri, penanganan perkara tersebut menunjukkan keseriusan dalam menindak dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat kepolisian.
"Ini bukti komitmen dan tekad yang kuat Polri dalam menyikapi persoalan ini. Kita beri dukungan penuh kepada tim bekerja secara profesional dan proporsional," tuturnya.
