Jakarta, VIVA - Perjalanan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang awalnya bergulir melalui gugatan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA, kini berkembang menjadi dinamika politik di parlemen hingga berujung pada kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026, membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Informasi tersebut muncul setelah sebelumnya Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan.
Namun, perjalanan menuju keputusan tersebut tidak berlangsung singkat. Polemik dokumen pendidikan Gibran telah melewati sejumlah proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sekaligus memicu desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Lantas, bagaimana perjalanan polemik dokumen pendidikan Gibran hingga muncul kabar pengunduran diri dan bagaimana kelanjutan proses politik serta pengisian jabatan Wakil Presiden?
1. Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Masuk Jalur Hukum
Persoalan dokumen pendidikan Gibran berawal dari gugatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibran diketahui menempuh pendidikan tingkat menengah di luar negeri, yakni melalui program Insearch UTS di Australia. Dokumen penyetaraan pendidikan dari pemerintah kemudian menjadi salah satu objek yang dipersoalkan dalam proses hukum.
Gugatan tersebut berlanjut ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan atas perkara tersebut. Namun, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian dari rangkaian perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
2. Mahkamah Agung Batalkan Suket Penyetaraan PendidikanPerkembangan penting terjadi ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
MA juga menilai terdapat persoalan administrasi yang perlu dikoreksi melalui kewenangan peradilan tata usaha negara.
