REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG, – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk mempercepat proses penyerahan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh para pengembang perumahan. Langkah ini diambil agar lahan fasilitas sosial dan umum dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menegaskan bahwa penyerahan PSU merupakan kewajiban setiap pengembang kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan.
"Karena itu, Disperkimtan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendorong para pengembang yang belum menyelesaikan proses serah terima agar segera melakukannya," ujar Chaidir di Cikarang, Rabu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah menggandeng Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus mendorong percepatan penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) dari para developer.
Chaidir menjelaskan bahwa proses penyerahan PSU tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pengembang, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas instansi. Salah satu instansi krusial adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas melakukan pengukuran lahan.
"Pengukuran lahan ada di BPN sehingga kami harus melakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait. Jadi, tidak bisa hanya pemerintah daerah dan pengembang saja, tetapi ada faktor eksternal lain yang juga harus dikolaborasikan dalam rangka percepatan serah terima PSU," jelasnya.
Berdasarkan data yang ada, dari total 360 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, sebanyak 160 pengembang telah menyelesaikan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sejumlah pengembang lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian.
"Kurang lebih ada 160 yang sudah menyerahkan dan itu pun masih ada banyak yang sedang berproses. Ini merupakan lonjakan yang harus diapresiasi sebab proses penyerahan tidak semudah yang kita bayangkan karena kita mengambil alih aset pengembang baik berupa sarana, prasarana maupun utilitas," kata Chaidir.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kejaksaan Negeri, BPN, serta para pengembang. Tujuannya adalah untuk menuntaskan penyerahan PSU di Kabupaten Bekasi agar fasilitas tersebut dapat dikelola dan dipelihara secara optimal oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.
