jpnn.com, JAKARTA - Kasus penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menguji komitmen penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi kepresidenan. Kasus ini menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Garuda Institute mendukung langkah Bareskrim Polri yang menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
BACA JUGA: Penyadapan Presiden: Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak dengan Hormat
Bareskrim menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Bareskrim juga menyangkakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, serta Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun.
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas menilai langkah Bareskrim menunjukkan hukum berlaku bagi siapa pun. Jabatan, pangkat, dan pengaruh politik tidak boleh melindungi seseorang dari proses hukum.
BACA JUGA: Prof Henry Indraguna Sebut Penyadapan Presiden Kejahatan Konstitusi
Alexander menegaskan perkara ini bukan sekadar persoalan teknis penyadapan ilegal. Perkara ini menyangkut pelanggaran serius terhadap hak privasi, keamanan informasi, perlindungan kepala negara, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya kira Bareskrim Polri sudah berada di jalur yang tepat. Kami mendukung agar perkara ini diusut secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara,” ujar Alexander Waas dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
BACA JUGA: Garuda Institute Dukung Pembenahan BUMN, Efisiensi Harus Berpihak Kepentingan Publik
Alexander mendesak Bareskrim mengusut kasus ini sampai ke akar persoalan. Bareskrim harus mengungkap cara pelaku melakukan penyadapan, perangkat dan infrastruktur yang pelaku gunakan, pihak yang memberi perintah, motif pelaku, serta pihak lain yang terlibat atau memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.
“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Jika ada aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, mendanai, memfasilitasi, atau pihak lain yang memiliki keterlibatan, semuanya harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Alexander juga menilai keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta menunjukkan pertanggungjawaban kelembagaan Polri.
“Penegakan kode etik dan penegakan hukum pidana merupakan dua hal yang berbeda. Sanksi etik penting untuk menjaga kehormatan institusi, tetapi proses pidana harus tetap berjalan secara independen sampai diperoleh kejelasan hukum,” katanya.
Lindungi Saksi Secara Maksimal
Alexander mengapresiasi langkah Polri yang mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Alexander menilai perlindungan saksi menjadi bagian mendasar dari proses penegakan hukum. Saksi harus memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun intervensi dari pihak mana pun.
“Pengajuan perlindungan kepada LPSK menunjukkan bahwa aspek keselamatan saksi menjadi perhatian dalam penanganan perkara ini. Kami berharap perlindungan tersebut benar-benar diberikan secara maksimal sehingga para saksi tidak takut memberikan keterangan,” ujarnya.
Alexander menambahkan keberanian saksi dalam mengungkap fakta penyadapan menjadi salah satu kunci untuk membongkar perkara yang diduga melibatkan jaringan, kewenangan, dan penggunaan fasilitas institusi negara.
Dalami Dugaan Makar
Alexander meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan motif dan rangkaian peristiwa terkait dugaan makar dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Alexander, tindakan penyadapan sudah mengarah ke perbuatan makar karena pelaku berupaya mengganggu, melumpuhkan, atau merusak jalannya pemerintahan yang sah.
“Seluruh motif, tujuan, komunikasi, pola koordinasi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain harus didalami secara objektif. Jika ditemukan unsur pidana perbuatan makar, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang tersedia,” jelasnya.
Alexander menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pasal makar dalam Pasal 191. Pasal itu mengatur, siapa pun yang membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Alexander menegaskan keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya terukur dari jumlah tersangka. Keberhasilan itu terukur dari kemampuan aparat membongkar keseluruhan peristiwa, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang lolos dari hukum.
“Ini momentum bagi Polri untuk menunjukkan bahwa supremasi hukum benar-benar berlaku. Kita percayakan proses ini kepada Bareskrim Polri, dengan tetap mengawal agar penegakan hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
