jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia (GERAAK INDONESIA) memberikan pernyataan sikap menyikapi sejumlah permasalah di dunia politik dan hukum tanah air di Jakarta Pusat pada Rabu (11/11).
Pernyataan sikap itu terkait moral kebangsaan agar menjaga keutuhan konstitusi, mengawal muruah kepemimpinan nasional, dan menegakkan kejujuran etika akademik Indonesia.
BACA JUGA: APTISI dan Kemendiktisaintek Siapkan 70 Ribu Pemimpin Kampus Lewat Program AERLA
Pernyataan sikap itu ditujukan untuk Presiden Prabowo Subianto dan jajaran, Wapres Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik dan wakil rakyat di DPR RI.
Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Budi Djatmiko mengatakan para akademisi saat ini menyoroti dan mencermati perkembangan situasi sosial, politik, hukum, dan tata kelola keamanan nasional terkini—khususnya menyangkut dugaan spionase/penyadapan terhadap kepala negara, eskalasi dinamika hukum pasca-putusan lembaga peradilan MK dan putusan kasasi MA terkait keabsahan dokumen administrasi penyetaraan ijazah menengah Wapres Gibran Rakabuming serta kondisi umum stabilitas ekonomi dan kebatinan bangsa.
BACA JUGA: APTISI Gandeng Perusahaan Global Mengawal Transformasi Digital Perguruan Tinggi Swasta
Menurut Budi perlu ada langkah tegas dan bijak dari pihak-pihak terkait tersebut untuk menjaga kondisi dan situasi negara saat ini.
“Kami meminta presiden menjaga efektivitas roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di tengah dinamika politik tingkat tinggi. Presiden diharapkan tetap menjadi jangkar stabilitas, memimpin penyelenggaraan pelayanan publik, kepastian akses pendidikan, serta perlindungan daya beli dan kebutuhan pokok rakyat banyak agar tidak terabaikan oleh kegaduhan politik elite.
BACA JUGA: Ketum Projo Budi Arie: Betul, Gibran Mundur
Sementara terkait kasus penyadapan, Budi meminta Presiden Prabowo Subianto memulihkan kedaulatan pertahanan dan ketahanan siber nasional. Dia menegaskan dugaan penyadapan terhadap presiden merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan kerahasiaan kepresidenan.
Presiden didorong untuk memerintahkan audit forensik menyeluruh pada sistem intelijen dan pengamanan siber negara, menindak aktor yang bertanggung jawab secara transparan, serta memastikan simbol negara terbebas dari intervensi maupun spionase pihak asing dan domestik.
Sementara terkait polemik ijazah sekolah menengah, Prof Budi meminta Gibran menggunakan hak jawabnya secara konstitusional, melakukan klarifikasi secara terbuka, maupun menempuh upaya pembelaan hukum yang sah dan bermartabat melalui mekanisme peradilan yang tersedia.
Menurutnya, langkah Gibran untuk mundur dari jabatan sebagai wapres bisa dilakukan demi menjaga muruah institusi kepemimpinan nasional, memulihkan legitimasi etika kenegaraan, serta mengakhiri polarisasi dan kegaduhan yang membebani jalannya pemerintahan.
“Kami dengan penuh rasa hormat mengimbau Bapak Wakil Presiden untuk mengedepankan sikap kenegarawanan luhur,” tegas Budi.
APTISI dan para akademisi juga mengingatkan para anggota dewan untuk mengedepankan fungsi pengawasan yang taat asas. Dia menegaskan DPR RI berkewajiban menguji dan menindaklanjuti fakta-fakta hukum dari putusan peradilan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab berdasarkan koridor hukum dan tata tertib dewan.
“DPR tidak boleh bersikap acuh tak acuh ataupun sebaliknya bertindak secara reaktif dan transaksional demi kepentingan politik partisan semata,” ujarnya.
Prof Budi juga meminta para ketua umum parpol mengutamakan etika politik di atas pragmatisme kekuasaan. Para elite partai politik diharapkan menunjukkan kematangan berdemokrasi dengan tidak memanfaatkan krisis ini untuk manuver oportunistik yang memecah belah persatuan.
“Kebijaksanaan para pemimpin partai diuji dari komitmennya menjaga etika hukum dan stabilitas peradaban bangsa. Menjadi penyejuk suasana kebangsaan partai politik memikul amanah memberikan pendidikan politik yang jernih kepada konstituen dan simpatisan, menjauhkan ujaran kebencian, serta mendorong dialog musyawarah mufakat demi kemaslahatan umum,” tambahnya.
Terakhir dalam pernyataan sikap tersebut APTISI juga mengingatkan masyarakat terutama mahasiswa untuk menolak provokasi dan tetap merawat nalar sehat.
“Mengajak segenap mahasiswa, pemuda, sivitas akademika, dan masyarakat luas untuk tidak terjebak dalam disinformasi atau polarisasi destruktif. Aspirasi dan kritik publik harus selalu diekspresikan secara tertib, damai, beradab, dan berada dalam batas-batas etika konstitusional,” lanjutnya.
Prof Budi menambahkan perguruan tinggi dan gerakan kampus berkomitmen menjadi pilar penerang yang menjaga integritas moral dan akal sehat bangsa. Dia menegaskan penyelesaian persoalan kebangsaan ini membutuhkan kejernihan hati nurani, keadilan hukum tanpa kompromi, dan kerendahan hati untuk menempatkan kepentingan rakyat dan negara di atas kedudukan pribadi maupun golongan. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
