Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan izin pemanfaatan galian C akan dilimpahkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini berlaku bagi daerah yang mengalami bencana alam Sumatra.
Galian C merupakan jenis bahan tambang non-strategis dan non-vital, contohnya seperti pasir, batu belah, tanah urug, dan batu kapur.
“(Akan ada) pelimpahan izin untuk galian C ke Kabupaten/Kota di wilayah bencana supaya mereka bisa mempercepat pengurukan,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/11).
Senada dengan Bahlil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah saat ini memang dalam proses normalisasi sungai di wilayah bencana Sumatra. Dalam proses normalisasi, ada banyak material seperti batu dan pasir yang menurutnya memiliki nilai ekonomis.
Izin pengelolaan galian C memang sebelumnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, namun untuk wilayah bencana pemerintah berencana melakukan pelimpahan. Menurut Tito, pelimpahan izin galian C ke daerah dinilai bagus sebab caranya mirip dengan penanganan kayu-kayu pasca banjir besar tahun lalu.
“Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama (pemanfaatan galian C). Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan diteruskan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota,” ujarnya.
Kendati demikian, Tito menyebut dalam pelimpahan izin ini, fokus utama pemerintah harus tetap bertumpu pada normalisasi sungai dan pembersihan sedimen. Pemerintah saat ini tengah menata tata ruang sungai agar ketika hujan ekstrem terjadi, lahan dalam kondisi siap sehingga tidak terjadi bencana yang lebih besar.
“Ada kurang lebih 38 sungai yang sedang proses normalisasi,” ucapnya.
