Jakarta, VIVA - Kabar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan mengenai nasib jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut. Apalagi, di tengah isu itu, pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran juga berkembang di lingkungan parlemen.
Meski sama-sama dapat berujung pada berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden sebelum waktunya, pengunduran diri dan pemakzulan bukanlah mekanisme yang bisa disamakan. Keduanya memiliki dasar hukum, tahapan, serta lembaga negara yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan.
Perbedaan ini penting dipahami agar kabar mengenai rencana mundur maupun wacana pemakzulan tidak langsung dianggap sebagai keputusan resmi yang membuat Gibran kehilangan jabatannya. Konstitusi telah mengatur prosedur tersendiri untuk masing-masing mekanisme tersebut.
Pengunduran Diri Dimulai dari Keputusan Wakil Presiden
Pengunduran diri merupakan langkah yang berasal dari keputusan pejabat bersangkutan untuk melepaskan jabatan. Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa Wakil Presiden yang ingin mengundurkan diri perlu menyampaikan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta berarti jabatan langsung beralih kepada orang lain. Ada prosedur konstitusional yang tetap harus dijalankan untuk memastikan posisi Wakil Presiden kembali terisi.
Pemakzulan Harus Melewati DPR, MK, dan MPR
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian pejabat melalui proses konstitusional. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
