Jakarta (ANTARA) - Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Jembatan Enang-Enang sudah bisa dilewati lagi. Kendaraan dari dan ke dataran tinggi Gayo kembali melintas di atasnya, hampir setahun setelah banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 melanda 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tahun depan, Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun jembatan baru di lokasi itu, Jembatan Weihni Enang-Enang, yang disiapkan menjadi ikon Tanah Gayo.
Satu jembatan itu memuat dua tahap pemulihan sekaligus. Tahap pertama mengembalikan fungsi: orang dan barang bisa lewat. Tahap kedua membangun sesuatu yang lebih kuat daripada yang hanyut.
Laporan satu tahun yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (9/11), pada dasarnya adalah catatan tentang perpindahan dari tahap pertama ke tahap kedua.
Kata yang paling sering muncul dalam laporan itu adalah fungsional. Kata itu jujur. Ia menyatakan bahwa sesuatu sudah bisa dipakai, sekaligus mengakui bahwa pekerjaannya belum selesai.
Seluruh jalan nasional terdampak di tiga provinsi kini dapat dilalui, sebagian sudah diperbaiki secara permanen dengan mutu yang lebih baik. Ke-43 jembatan nasional yang terdampak juga berfungsi kembali.
Untuk wilayah seluas 53 kabupaten/kota, tersambungnya jalur utama adalah prasyarat bagi semua pekerjaan lain, sebab alat berat, bahan bangunan, pupuk, dan hasil panen bergerak di jalan yang sama.
Hunian sementara hampir rampung: 20.803 unit, atau 99,84 persen. Sawah terdampak di Sumatera Barat seluas 3.902 hektare sudah berfungsi seluruhnya, dan di Sumatera Utara lebih dari 98 persen dari 7.336 hektare telah pulih. Di Aceh, dari 127 pasar yang terdampak, 115 sudah kembali melayani pembeli.
Angka-angka itu menggambarkan kehidupan sehari-hari yang berjalan lagi. Laporan yang sama juga memetakan dengan terang bagian yang belum. Jalan daerah baru pulih 94 persen di Aceh, 98 persen di Sumatera Utara, dan 83 persen di Sumatera Barat. Jembatan daerah yang berfungsi tercatat 604 unit dari ribuan yang terdampak.
Di Aceh, dari 31.464 hektare sawah terdampak, sekitar seperempat masih rusak berat karena tertimbun lumpur dan material longsor, di beberapa lokasi setebal dua meter. Endapan yang sama mengenai 30.417 hektare tambak dan keramba. Sepuluh kabupaten masih masuk daftar atensi Satgas.
Daftar itu adalah peta kerja. Pekerjaan yang tersisa hampir semuanya berada di tingkat kabupaten dan desa, tempat jalan lebih kecil, jembatan lebih banyak, dan lahan lebih sulit dijangkau. Tahun kedua pemulihan akan berlangsung di sana.
Baca juga: Mendagri usulkan tiga skema percepatan normalisasi sungai di Sumatera
Baca juga: Pemulihan pertanian dan perikanan pascabencana Sumatera terus berjalan
Sungai Lebih Dulu
Antara April dan Oktober 2026, Satgas mencatat 41 kejadian banjir susulan: 18 di Aceh, 15 di Sumatera Barat, dan delapan di Sumatera Utara. Beberapa jembatan yang sudah diperbaiki terbawa arus lagi, dan lumpur kembali masuk ke tempat yang sudah dibersihkan. Penyebabnya, menurut Tito, sedimen yang masih mengendap di sungai sehingga hujan yang tidak seberapa pun cukup membuat air melampaui tanggul.
Perintah utama Presiden dalam rapat tersebut adalah mempercepat normalisasi sungai. Dari 137 sungai di wilayah terdampak, 55 sudah selesai dinormalisasi. Dari 38 muara, tujuh selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum tersentuh.
Urutan ini masuk akal secara teknis. Rumah tetap, sawah yang dipulihkan, dan jembatan permanen akan berdiri di sepanjang aliran yang sama. Membangunnya sebelum sungai sanggup menampung air berarti mempertaruhkan hasil kerja pada musim hujan berikutnya. Dengan mendahulukan sungai, rehabilitasi dan mitigasi menjadi satu pekerjaan.
Tito mengusulkan tiga jalur percepatan: Kementerian PU sebagai ujung tombak, dinas pekerjaan umum daerah yang diberi penugasan, dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
Jalur ketiga menarik karena memperlakukan sedimen sebagai sumber daya. Pasir dan batu hasil kerukan bernilai ekonomi; sebagian dipakai untuk tanggul, sebagian boleh dijual, dengan syarat sungainya benar-benar bersih dan tidak ditinggalkan setelah materialnya diambil. TNI dan Polri juga akan ditugaskan membantu mengangkat sedimen dan membangun tanggul.
Tahap permanen membutuhkan anggaran yang tak boleh terlambat. Bappenas telah menyusun 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 dengan kebutuhan Rp100,67 triliun. Untuk 2027, kebutuhannya sekitar Rp42 triliun, terdiri atas kira-kira Rp33 triliun program baru dan Rp9 triliun dana 2026 yang belum terealisasi. Presiden, kata Tito, menyatakan anggaran itu disiapkan.
Namun, kesigapan para pemangku kepentingan menjadi krusial di sini. Kementerian dan lembaga diminta segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan agar lelang cepat bisa digelar dan pekerjaan berjalan pada Januari, paling lambat Februari. Tanpa itu, proyek bisa-bisa mundur dan baru bergerak sekitar Mei atau Juni, ketika hampir setengah tahun anggaran sudah lewat.
Bagi warga yang menunggu rumah tetap atau sawah yang bisa ditanami, selisih empat bulan itu lama.
Jadwal yang sama berlaku bagi daerah. Pemerintah pusat telah menyalurkan Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi, sebagian besar berupa tambahan transfer ke daerah.
Tito mengingatkan bahwa realisasi di sejumlah daerah masih rendah, dengan Kabupaten Pidie sebagai yang tertinggi, dan meminta para kepala daerah memakai dana itu tanpa menunggu pusat. Di dalam peringatan itu sudah ada jalan keluarnya, yakni dana yang belum terserap dapat langsung diarahkan ke normalisasi sungai, dan daerah yang kembali dilanda bencana berdampak luas boleh menetapkan lagi status tanggap darurat.
Setahun pertama membuktikan bahwa yang terputus bisa disambung kembali. Di tahun kedua targetnya harus sungai yang kembali bagaimana adanya sebelum bencana, banyak keluarga harus pindah dari huntara ke rumah tetap, dan sawah-sawah Aceh harus lepas dari lumpur agar kembali produktif.
Jembatan Enang-Enang akan menjadi penandanya. Hari ini ia fungsional. Ketika Weihni Enang-Enang berdiri, kata fungsional tidak diperlukan lagi.
Baca juga: Tito: Proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera Rp42 triliun pada 2027
Baca juga: Presiden terima laporan Satgas PRR soal 41 bencana susulan di Sumatera
Tahun depan, Kementerian Pekerjaan Umum berencana membangun jembatan baru di lokasi itu, Jembatan Weihni Enang-Enang, yang disiapkan menjadi ikon Tanah Gayo.
Satu jembatan itu memuat dua tahap pemulihan sekaligus. Tahap pertama mengembalikan fungsi: orang dan barang bisa lewat. Tahap kedua membangun sesuatu yang lebih kuat daripada yang hanyut.
Laporan satu tahun yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (9/11), pada dasarnya adalah catatan tentang perpindahan dari tahap pertama ke tahap kedua.
Kata yang paling sering muncul dalam laporan itu adalah fungsional. Kata itu jujur. Ia menyatakan bahwa sesuatu sudah bisa dipakai, sekaligus mengakui bahwa pekerjaannya belum selesai.
Seluruh jalan nasional terdampak di tiga provinsi kini dapat dilalui, sebagian sudah diperbaiki secara permanen dengan mutu yang lebih baik. Ke-43 jembatan nasional yang terdampak juga berfungsi kembali.
Untuk wilayah seluas 53 kabupaten/kota, tersambungnya jalur utama adalah prasyarat bagi semua pekerjaan lain, sebab alat berat, bahan bangunan, pupuk, dan hasil panen bergerak di jalan yang sama.
Hunian sementara hampir rampung: 20.803 unit, atau 99,84 persen. Sawah terdampak di Sumatera Barat seluas 3.902 hektare sudah berfungsi seluruhnya, dan di Sumatera Utara lebih dari 98 persen dari 7.336 hektare telah pulih. Di Aceh, dari 127 pasar yang terdampak, 115 sudah kembali melayani pembeli.
Angka-angka itu menggambarkan kehidupan sehari-hari yang berjalan lagi. Laporan yang sama juga memetakan dengan terang bagian yang belum. Jalan daerah baru pulih 94 persen di Aceh, 98 persen di Sumatera Utara, dan 83 persen di Sumatera Barat. Jembatan daerah yang berfungsi tercatat 604 unit dari ribuan yang terdampak.
Di Aceh, dari 31.464 hektare sawah terdampak, sekitar seperempat masih rusak berat karena tertimbun lumpur dan material longsor, di beberapa lokasi setebal dua meter. Endapan yang sama mengenai 30.417 hektare tambak dan keramba. Sepuluh kabupaten masih masuk daftar atensi Satgas.
Daftar itu adalah peta kerja. Pekerjaan yang tersisa hampir semuanya berada di tingkat kabupaten dan desa, tempat jalan lebih kecil, jembatan lebih banyak, dan lahan lebih sulit dijangkau. Tahun kedua pemulihan akan berlangsung di sana.
Baca juga: Mendagri usulkan tiga skema percepatan normalisasi sungai di Sumatera
Baca juga: Pemulihan pertanian dan perikanan pascabencana Sumatera terus berjalan
Sungai Lebih Dulu
Antara April dan Oktober 2026, Satgas mencatat 41 kejadian banjir susulan: 18 di Aceh, 15 di Sumatera Barat, dan delapan di Sumatera Utara. Beberapa jembatan yang sudah diperbaiki terbawa arus lagi, dan lumpur kembali masuk ke tempat yang sudah dibersihkan. Penyebabnya, menurut Tito, sedimen yang masih mengendap di sungai sehingga hujan yang tidak seberapa pun cukup membuat air melampaui tanggul.
Perintah utama Presiden dalam rapat tersebut adalah mempercepat normalisasi sungai. Dari 137 sungai di wilayah terdampak, 55 sudah selesai dinormalisasi. Dari 38 muara, tujuh selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum tersentuh.
Urutan ini masuk akal secara teknis. Rumah tetap, sawah yang dipulihkan, dan jembatan permanen akan berdiri di sepanjang aliran yang sama. Membangunnya sebelum sungai sanggup menampung air berarti mempertaruhkan hasil kerja pada musim hujan berikutnya. Dengan mendahulukan sungai, rehabilitasi dan mitigasi menjadi satu pekerjaan.
Tito mengusulkan tiga jalur percepatan: Kementerian PU sebagai ujung tombak, dinas pekerjaan umum daerah yang diberi penugasan, dan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
Jalur ketiga menarik karena memperlakukan sedimen sebagai sumber daya. Pasir dan batu hasil kerukan bernilai ekonomi; sebagian dipakai untuk tanggul, sebagian boleh dijual, dengan syarat sungainya benar-benar bersih dan tidak ditinggalkan setelah materialnya diambil. TNI dan Polri juga akan ditugaskan membantu mengangkat sedimen dan membangun tanggul.
Tahap permanen membutuhkan anggaran yang tak boleh terlambat. Bappenas telah menyusun 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 dengan kebutuhan Rp100,67 triliun. Untuk 2027, kebutuhannya sekitar Rp42 triliun, terdiri atas kira-kira Rp33 triliun program baru dan Rp9 triliun dana 2026 yang belum terealisasi. Presiden, kata Tito, menyatakan anggaran itu disiapkan.
Namun, kesigapan para pemangku kepentingan menjadi krusial di sini. Kementerian dan lembaga diminta segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan agar lelang cepat bisa digelar dan pekerjaan berjalan pada Januari, paling lambat Februari. Tanpa itu, proyek bisa-bisa mundur dan baru bergerak sekitar Mei atau Juni, ketika hampir setengah tahun anggaran sudah lewat.
Bagi warga yang menunggu rumah tetap atau sawah yang bisa ditanami, selisih empat bulan itu lama.
Jadwal yang sama berlaku bagi daerah. Pemerintah pusat telah menyalurkan Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi, sebagian besar berupa tambahan transfer ke daerah.
Tito mengingatkan bahwa realisasi di sejumlah daerah masih rendah, dengan Kabupaten Pidie sebagai yang tertinggi, dan meminta para kepala daerah memakai dana itu tanpa menunggu pusat. Di dalam peringatan itu sudah ada jalan keluarnya, yakni dana yang belum terserap dapat langsung diarahkan ke normalisasi sungai, dan daerah yang kembali dilanda bencana berdampak luas boleh menetapkan lagi status tanggap darurat.
Setahun pertama membuktikan bahwa yang terputus bisa disambung kembali. Di tahun kedua targetnya harus sungai yang kembali bagaimana adanya sebelum bencana, banyak keluarga harus pindah dari huntara ke rumah tetap, dan sawah-sawah Aceh harus lepas dari lumpur agar kembali produktif.
Jembatan Enang-Enang akan menjadi penandanya. Hari ini ia fungsional. Ketika Weihni Enang-Enang berdiri, kata fungsional tidak diperlukan lagi.
Baca juga: Tito: Proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera Rp42 triliun pada 2027
Baca juga: Presiden terima laporan Satgas PRR soal 41 bencana susulan di Sumatera
