YOGYAKARTA, KOMPAS - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memulangkan 154 orang dari total 157 orang yang sempat diamankan atau ditangkap saat kericuhan di Kota Yogyakarta. Sementara itu, satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam. Adapun dua orang lainnya dinyatakan positif narkoba.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Novita Eka Sari, menyatakan, sebanyak 154 orang itu telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu (11/11/2026). Penyerahan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan bukti kuat terkait keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Dari 154 orang yang dipulangkan itu, sebanyak 22 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur yang diserahkan kepada keluarga masing-masing pada Rabu pagi.
“Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang sudah dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bukti kuat, termasuk 22 anak di bawah umur yang sudah dipulangkan tadi pagi,” kata Novita dalam keterangan tertulis, Rabu malam.
Novita menambahkan, dalam pemeriksaan terhadap 157 orang yang diamankan itu, juga dilakukan tes urine untuk mengecek apakah mereka mengonsumsi narkoba. Hasilnya, ditemukan dua orang yang dinyatakan positif narkoba.
Keduanya kemudian diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. “Setelah dilakukan pengecekan urine, ditemukan dua orang positif narkoba kemudian diserahkan ke BNNP DIY,” ujar Novita.
Berdasarkan data Polda DIY, dua orang yang dinyatakan positif narkoba itu adalah dua orang laki-laki berinisial MFR (23) dan MAS (25). MFR merupakan mahasiswa asal Sulawesi Selatan, sedangkan MAS berstatus wiraswasta asal Kabupaten Sleman, DIY.
Novita menyebut, satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan membawa bom molotov, petasan, serta senjata tajam berupa pisau lipat warna hitam. Tersangka adalah seorang laki-laki berinisial MGYP (23) asal Yogyakarta.
Menurut Novita, barang berbahaya yang dibawa tersangka itu hendak dipakai untuk memicu kerusuhan dan melukai petugas di lapangan. Namun, sebelum bisa melancarkan aksinya, tersangka sudah ditangkap lebih dulu.
Dia menambahkan, tersangka dijerat dengan Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembuatan dan penguasaan bahan peledak atau senjata dan/atau Pasal 307 KUHP tentang penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya.
Berdasarkan ancaman pidana dalam pasal tersebut, kata Novita, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Polda DIY pun mengimbau seluruh elemen masyarakat dan para orang tua untuk lebih aktif memantau kegiatan anak-anak mereka agar tidak terprovokasi maupun terjerumus dalam aksi kelompok yang berpotensi anarkistis.
Penangkapan 157 orang itu berkait dengan kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu dini hari.
Sebelumnya, pada Selasa siang hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa di Yogyakarta.
Aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur DIY dan Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta itu berlangsung tertib dan aman. Dua lokasi aksi tersebut berada di sekitar Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Namun, pada Selasa sekitar pukul 20.00 WIB, kericuhan pecah di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro. Saat itu, terdapat massa berjumlah sekitar 100 orang yang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY.
“(Mereka) melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan, molotov, dan pelemparan batu ke area dalam (Gedung) DPRD,” kata Novita.
Selain di Jalan Malioboro, kericuhan juga dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi lain, seperti kawasan Tugu Yogyakarta serta area Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman.
Setelah kejadian tersebut, sejumlah pihak mengecam tindakan represif aparat. Sivitas akademika UGM, misalnya, menyatakan menolak tindakan kekerasan yang dilakukan aparat, termasuk di lingkungan pendidikan. UGM juga menyerukan agar pemerintah dan elite politik lebih peka dalam menanggapi persoalan yang terjadi di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri perwakilan Dewan Guru Besar, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, serta perwakilan pimpinan universitas dan fakultas di UGM.
”Kami menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan,” kata Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono saat membacakan pernyataan sikap, Rabu (11/11/2026), di Kampus UGM.
Panut menyatakan, penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan mahasiswa yang berisi keprihatinan terhadap kondisi bangsa adalah aktivitas yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, unjuk rasa merupakan kegiatan yang sah dan harus dilindungi.
Di sisi lain, Panut menyebut, eskalasi unjuk rasa oleh berbagai elemen masyarakat di sejumlah wilayah mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.
Kami menolak kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan
Oleh karena itu, Panut mengatakan, berbagai unsur di UGM menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dan masyarakat. Pemerintah pun diminta lebih peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.
”Kami menyerukan kepada pemerintah, elite politik, dan pejabat negara agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” ujar Panut.
Di sisi lain, sivitas akademika UGM juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Aparat pun diminta bersikap proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
